Viral! Video Klip #2019 Ganti Presiden, Ketua PSI Sulut: Provokatif dan Menyesatkan!

Melky Pangemanan (Ketua DPW PSI Sulawesi Utara)
- Iklan -
Iklan Bank Sulutgo 1

Manado, Nyiurtimes.com – Video klip #2019GantiPresiden akhirnya dirilis. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dan Politisi PKS Mardani Ali Sera terlibat dalam pembuatan klip tersebut.

Isi lirik lagu #2019GantiPresiden tersebut kebanyakan mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Contohnya, disinggung soal mencari pekerjaan yang makin sulit padahal janji menyiapkan 10 juta lapangan pekerjaan dan Presiden yang suka memenjarakan ulama.

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Utara Melky Pangemanan, menilai lirik pada video klip tersebut dalah bentuk provokasi kepada publik dan upaya menyesatkan masyarakat.

“Lirik lagu tersebut jelas provokatif dan menyesatkan publik. Narasi yang disampaikan tidak sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Contohnya, soal naiknya tarif listrik dan BBM yang menurut mereka membuat rakyat menjerit dan menjadi miskin. Padahal faktanya berdasarkan data resmi Kementerian ESDM, konsumsi BBM dan listrik terus naik dan jika melihat data BPS menunjukkan terjadi defisit penduduk miskin sebanyak 2 juta jiwa sejak 2014”, kata Melky.

Sementara soal pengangguran meningkat dan terkait TKA yang disebutkan pada lagu tersebut, menurut Melky, tidak sesuai dengan data dari BPS.

“Lagu ini ngawur dan jelas tak kredibel karena faktanya sejak pak Jokowi menjadi Presiden hingga akhir 2017 angka pengangguran terus menurun. Begitu juga tuduhan soal 10 juta lapangan kerja yang diambil oleh buruh asing. Ini narasi sesat yang coba disampaikan ke publik. Karena data resmi menunjukkan pekerja asing cuma sekitar 70 ribu orang sampai dengan akhir tahun 2017,” ujar Melky.

Melky pun menyoroti keras bagian lirik lagu tersebut yang menyebut “Presiden suka memenjarakan ulama”.

“Paling bahaya dan sesat juga soal lirik yang menyebut Presiden suka memenjarakan ulama. Apakah pak Jokowi seotoriter itu? Mereka harus paham bahwa pak Jokowi tidak pernah mengintervensi persoalan hukum siapapun itu. Semua bagi pak Jokowi sama dimata hukum. Kalau salah ya salah, benar ya benar.”, tandasnya. (**)