Tuange Beberkan Temuan BPK

Talaud, nyiurtimes.com– Plt Bupati Kepulauan Talaud Petrus Simon Tuange menegaskan, meskipun Kabupaten Kepulauan Talaud meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Sulut terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2017, namun ada banyak rekomendasi yang  harus ditindaklanjuti selama 60 hari kedepan.

Tuange mengaku telah menandatangani  tiga buah buku LHP, yakni LHP BPK RI atas Laporan Pemeriksaan Keuangan Pemkab Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2017, LHP atas kepatuhan rerhadap ketentuan perundang – undangan dan LHP BPK RI atas sistem pengendalian intern.

” Opini BPK ada beberapa sektor penilaian. Karena itu keluar tiga buku LHP. Buku yang pertama yakni LHP terkait pemeriksaan laporan keuangan pemkab. 14 Kabupaten Kota termasuk Talaud mendapatkan opini WTP. Tetapi WTP Talaud itu penuh rekomendasi. Jangan terjebak pada euforia Talaud WTP,” jelas Tuange, saat memimpin apel bersama para PNS dilingkup Pemkab Talaud, kemarin.

Tuange mengatakan, dirinya selaku Plt Bupati sebenarnya tidak ingin menandatangani LHP. Pasalnya saat pelaksanaan kegiatan  2017 lalu, dirinya tidak dilibatkan. ” Tapi tim BPK bilang diseluruh daerah pelaksana Pilkada, diseragamkan Plt Bupati harus menandatangani LHP. Artinya ketika saya menandatanganinya, saya turut bertanggung jawab terkait LKPD Tahun Anggaran 2017, yang kemudian turut bertanggung jawab menindaklanjuti rekomendasi BPK selama 60 hari ke depan,” katanya.

Ia membeberkan,  ada beberapa temuan BPK dalam pokok – pokok kelemahan dalam sisten pengendalian intern. Diantaranya, Pemkab Kepulauan Talaud belum membayar tunjangan guru dan jasa pelayanan kesehatan serta transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp. 18 Miliar lebih. Penganggaran Pemkab tahun anggaran 2017 tidak memadai, penatausahaan dan pelaporan aset tetap dan aset lainnya tidak memadai, pendapatan pajak dan retribusi daerah tidak dipungut dan dikelola secara memadai serta hilangnya potensi pendapatan, penyaluran dan pertanggungjawaban barang diserahkan masyarakat pada tiga SKPD tidak sesuai kebutuhan, serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi untuk DPRD tidak didasari atas survei harga pasar yang memadai.” BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan dalam pengelolaan keuangan negara. Diantaranya pembayaran belanja gaji dan tunjangan tidak sesuai ketentuan senilai Rp1, 6 milyar lebih, pelaksanaan pekerjaan fisik tidak sesuai kontrak pada 23 paket pekerjaan senilai Rp1,4 Milyar, kelebihan pembayaran tunjangan umum dan fungsional senikai Rp132 juta lebih dan pemakaian langsung retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar Rp111 juta lebih,” urai Tuange. (tika)