Tokoh Adat Minahasa, Roky Oroh Sebut Pernyataan MJP Teguhkan Toleransi!

MANADO, Nyiurtimes.com — Tokoh Adat Makatana Minahasa Roky Oroh, Menanggapi positif pernyataan Ketua DPW PSI Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP). Yang mengecam dugaan larangan beribadah bagi umat Muslim di Kompleks Perumahan Agape Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara.

Menurutnya sikap politisi muda Sulawesi Utara itu adalah benar dan patut diberi apresiasi. Sebagai bagian dari penegasan nilai-nilai toleransi yang selama ini terawat di Nyiur Melambai.

Olehnya itu, aktivis adat yang juga merupakan Ketua BPD Ormas Adat Makatana Minahasa itu meminta, publik untuk membaca tuntas pernyataan-pernyataan Pangemanan di media. Supaya tidak menimbulkan polemik pro-kontra karena salah memahami.

“Seharusnya kita bangga. Ternyata masih ada politisi yang berkarakter kebangsaan. Memilih merawat keberagaman kita. Masih berdiri kokoh untuk melindungi siapapun yang ingin melaksanakan ibadah dan itu normatif dan jika semakin banyak yang mempraktekan itu saya jamin Indonesia akan bebas dari masalah SARA”, ungkap Roky Oroh, Rabu siang tadi.

Dia mencontohkan langkah yang diambil MJP berbedah dengan apa yang selama ini kita saksikan dan dengar di daerah-daerah lain.Yang menunjukkan betapa Kehidupan toleransi beragama kita makin sempit.

“Hal ini sangat kontras dengan manusia-manusia otak miring dan berhati barbar diluar sana yang tega men”cabut” izin tempat ibadah seperti yang terjadi di Bantul dan yang terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Menutup, merusak dan membakar rumah ibadah. Ribuan tempat ibadah lenyap hanya karena berbeda keyakinan”, timpalnya.

Maka dari itu, tokoh adat dan budaya Minahasa ini, meminta harusnya orang seperti MJP ini mendapat apresiasi dari kita semua.

“Saya pun akan bertindak sama jika ada yang menghalangi orang untuk beribadah. Orang beribadah tidak boleh dihalangi atau dikekang bahkan diintimidasi. Ingat “beribadah” bukan “administrasi tempat ibadah” karena adminstrasi pendirian rumah ibadah sudah ada aturan jelas (SKB Menteri) itu acuan hukum yang siapapun harus patuh serta menghargai kearifan lokal yang ada”, Tegas Oroh.

Di sisi lain, Dia pun tak lupa memberi apresiasi positif atas langkah-langkah bijaksana yang diambil aparat pemerintah setempat.

“Apa yang dilakukan Kepala Desa menurut saya juga sudah benar sesuai tugas dan fungsinya sebagai orang yang paling bertanggung jawab di daerah tersebut. Mencegah sedini mungkin timbulnya permasalahan (bukan melarang orang beribadah). Masalah SARA, sangat sensitif dan lebih baik dilakukan pencegahan sebelum masalah terlanjur membesar. Aspirasi masyarakat harus ditampung dan ditelaah dan dicarikan solusi yang tentunya tidak boleh mengangkangi aturan. Saya yakin dan percaya semua tidak ada niatan untuk melarang orang untuk beribadah namun semua pasti setuju dan tunduk dengan regulasi aturan. Yang harus kita masyarakat lakukan yaitu membentengi diri dari ulah provokator yang memainkan isu ini untuk membentur-membenturkan hingga menimbulkan gejolak. Menganalisa persoalan sedetil dan searif dan sebijaksana mungkin. Pihak kepolisian harus segera melakukan pemantauan isu yang sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang berniatan negatif jika diperlukan segera ditangkap”, Tandasnya. Sembari memberi dukungan moril buat MJP dan Pemerintah Desa dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut.

“Tetap Semangat bro MJP, Ibu Kades dan seluruh manusia yang ada dimuka bumi yang menginginkan kedamaian”, tutupnya. (*/dp)