Tidak Dialiri Anggaran, Instansi Ini Mengeluh Di DPRD Sulut

Manado,Nyiurtimes.com- Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kotamobagu, Decky Kaesang keluhkan nasib intansi tersebut di Kantor DPRD Sulut, senin (05/02/2018).

Pasalnya, fungsi BPSK untuk perlindungam konsumen telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

“BPSK Kotamobagu menyampaikan informasi bahwa kami memiliki aturan baru, dimana tahun lalu kami mendapat anggaran yang dianggarkan lewat APBD Kabupaten/kota. Sedangkan aturan barunya, sejak 2018 ini kami sudah dialihkan ke Provinsi, sekarang kami bekerja menyelesaikan sengketa konsumen namun kita bekerja tanpa ada anggaran,” kata Decky kepada awak media.

Kaesang juga mengatakan BPSK ini juga penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

“Khususnya yang berkapasitas sebagai konsumen dalam memakai, menggunakan, dan/atau memanfaatkan barang dan jasa yang beredar di masyarakat, dalam hal barang dan jasa yang beredar itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Sekertaris Komisi II, Rocky Wowor yang menerima keluham tersebut mengatakan akan membawa wacana ini kepada intansi terkait.

“Komisi II akan memangguil dinas terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut. Sebagaimana pengakuan tadi, sudah dua kali mereka (BPSK, red) meminta penjelasan Disperindag namun belum menemui jawaban. Semoga dengan dipertemukannya dinas terkait bersama BPSK akan menemui titik temu,” tegas legislator Dapil Bolmong raya ini. (Arman)