Terjerat Hukum Sembilan ASN Minsel Terancam Dipecat

Amurang,Nyiurtimes.com–Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terancam dipecat karena terjerat kasus hukum. Hal tersebut terbaca dalam surat Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat yang dilayangkan ke pemkab Minsel.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minsel, Roy Tiwa mengakui pihaknya sudah mengantongi surat BKN perihal surat dimaksud. Ia merinci ada sembila ASN yang terjerat kasus hukum.

”Iya, kami juga telah erima surat dari BKN mengenai 9 ASN di Minsel yang terjerat kasus hukum,” aku Tiwa akhir pekan lalu. Kendati begitu, Ia tak mau merinci detil kasus hukum apa yang menjerat mereka.

Justru Tiwa menyatakan pihaknya telah mempelajari kasus tersebut, dan telah mempertimbangkan melalui kajian dengan Bagian Hukum.

”Kami sementara pelajari dan kaji dengan Bagian Hukum soal kasus ini. Apakah kasus bisa berlanjut hingga pemecatan atau sanksi lain. Kami juga akan menyurat ke Bupati setelah dilakukan kajian,” tukasnya.

Sementara itu, Asisten III Setdakab Minsel James Tombokan menegaskan sanksi pemecatan berlaku bagi ASN yang terjerat kasus pidana korupsi dan telah inkrah atau hasil akhir dari pengadilan.

”Aturan pemecatan bagi ASN yang terjerat kasus pidana korupsi yang sudah inkrah. Berapapun putusannya, ASN akan diberikan sanksi pecat,” tegas Tombokan

Penegasan Tombokan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Regulasi yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Maret 2017 ini di dalamnya mengatur pemberhentian PNS yang terganjal masalah hukum.

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana,” tulis Pasal 247.

Keterangan lebih lanjut diatur Pasal 248. Di dalam Pasal 248 ayat 1 disebutkan, PNS dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila (a) perbuatannya tidak menurunkan harga dan martabat PNS. Lalu, (b) mempunyai prestasi yang baik, (c) tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, dan (d) tersedia lowongan jabatan.

Di ayat 2 disebutkan, PNS yang dipidana dengan pidana kurang dari 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan. (*)