Astaga! Kemendagri Pecat Bupati Talaud

Bupati Talaud Diberhentikan
- Iklan -
Iklan Bank Sulutgo 1

Manado,Nyiurtimes.com – Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip harus menerima kenyataan pahit. Ya, kepala daerah wanita yang aduhai cantik itu resmi dicopot dari jabatannya sebagai bupati, oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam Surat yang dilayangkan pihak Kemendagri dengan nomor 131.71 – 17 yang terbit tanggal 5 Januari 2018 itu, secara tegas dan sungguh-sungguh memberhentikan Srikandi Talaud itu selama 3 bulan terhitung sejak surat tersebut diorbitkan. Lalu mengangkat Wakil Bupati Talaud Petrus Simon Tuange sebagai pelaksana tugas Bupati sementara. Sebelumnya diketahui pemberhentian Manalip itu merupakan tindaklanjut surat teguran Gubernur Olly terhadap Bupati Manalip tertanggal 31 Oktober 2017. Berkaitan dengan perjalanan dinas yang dilakukan Bupati Talaud tanpa mengajukan izin kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Permendagri 29 tahun 2017. Sebagaimana yang diungkapkan Karo Pemerintah dan Otda Jemmy Kumendong, beberapa waktu lalu. “Surat sudah disampaikan. Surat ini adalah teguran kepada Bupati Talaud karena telah melakukan kegiatan menyalahi aturan,” tegas Kumendong. Langkah Bupati Talaud itu, menurut Kumendong berdasarkan aturan, sudah menyalahi dan terancam sanksi nonaktif selama tiga bulan. “Sesuai Undang-undang 23 tahun 2014, bupati/walikota bisa dinonaktifkan selama tiga bulan oleh menteri apabila melanggar aturan yang ditetapkan. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mempunyai wewenang memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota,” tandas Kumendong. Surat ini juga lanjut Kumendong, telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Otda Kemendagri. “Bahkan tembusan surat ini disampaikan kepada seluruh walikota/bupati agar menjadi perhatian untuk tidak melakukan kegiatan yang menyalahi aturan. Surat ini juga sudah dikirim ke Mendagri dan Dirjen Otda dan pemerintah provinsi masih akan menunggu tindaklanjut dan instruksi dari Mendagri soal surat teguran ini,” pungkasnya. Sehingga pada awal Desember 2017 silam pihak Kementrian dalam negeri menerjunkan tim verifikasi ke Talaud. Untuk mengecek langsung di lapangan. Sebagaimana yang disampaikan Dirten Otda Soni Sumarsono. (*)