PSI Menang di MK, Melky Pangemanan: UU MD3 Dibatalkan, Rakyat Menang!

Grace Natalie (Ketua Umum DPP PSI) dan Melky Pangemanan (Ketua DPW PSI Sulawesi Utara)
- Iklan -
Iklan Bank Sulutgo 1

Manado, Nyiurtimes.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap beberapa pasal yang memberi keistimewaan bagi anggota DPR dalam UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Utara Melky Pangemanan mengapresiasi putusan MK yang mengabulkan seluruh permohonan uji materi PSI dan menyebut bahwa putusan tersebut adalah kemenangan rakyat Indonesia.

“PSI mengerti keresahan rakyat. Oleh karena itu kami menggugat ke MK dan puji Tuhan MK mengabulkan uji materi kami. Inilah kemenangan rakyat Indonesia”, ujar Melky.

Melky menambahkan bahwa, dengan keluarnya putusan MK ini, hilanglah harapan sebagian elit politik dan anggota dewan untuk mendapat keistimewaan jika terlibat masalah hukum atau tindak pidana yang tidak terkait dengan fungsi, wewenang, dan tugas anggota DPR.

“Ada upaya sebagian anggota dewan untuk membungkam suara rakyat dan ingin menjadikan diri mereka kebal hukum. Melalui putusan MK ini UU MD3 dibatalkan, maka hilanglah harapan kotor mereka. Rakyat menang!”, katanya.

UU MD3 awalnya menuai kontroversi karena DPR dianggap menjadi antikritik dan kebal hukum.

Beberapa pasal kontroversial tersebut adalah Pasal 73, mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan, serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut. Pasal 122 huruf k, mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD.

PSI adalah satu-satunya partai politik yang mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal-pasal kontroversial tersebut. (**)

Iklan
Iklan Bank Sulutgo 2