Politik Konsolidasi PDIP

Politik Konsolidasi PDIP

Oleh : Dr Ferry D Liando

(Dosen Fispol Unsrat Manado)

Pekan lalu saya diundang dalam sebuah hajatan diskusi nasional yang digelar Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebuah organisasi yang paling aktif menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepemiluan dan demokrasi. Diskusi yang digelar disalah satu hotel di seputaran Gelora Bung Karno itu mengambil topik “Evaluasi Pembentukan UU Pemilu 2017”. Pembicara yang dihadirkan adalah Ketua Pansus RUU Pemilu 2017 Lukman Eddy, Peneliti Politik LIPI Prof Dr Syamsuddin Haris, Anggota Bawaslu RI Afif Afifudin dan Hadar Gumay dan dipandu Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem.

Evaluasi pembentukan undang-undang (UU) pemilu 2017 sebagai pedoman pelaksanaan pemilu 2019 menjadi penting karena uu merupakan salah satu parameter utama menentukan kualitas pemilu baik dalam proses pelaksaaan maupun outcome yang diharapkan dari setiap momentum pemilu. Parameter lainnya adalah komitmen partai politik (parpol), profesionalisme penyeleaggara dan kualitas pemilih. Parpol menjadi parameter menentukan karena parpol ditugaskan untuk menyeleksi calon-calon pemimpin untuk dikompetisikan pada pemilu nanti. Meski uu telah dirumuskan dengan baik, namun jika parpol tidak menjalankan fungsi seleksi kepemimpinan yang baik, maka uu itu menjadi tidak bermakna.

Fungsi parpol sebagai kreator kepemimpinan menjadi sama penting juga dalam setiap momentum pilkada. Sejauh mana parpol itu mampu menyeleksi calon pemimpin di daerah yang tidak hanya sekedar disukai pemilih, namun juga memiliki kemampaun dalam mewujudkan harapan pemilih yakni pemenuhan rasa keadilan, pelayanan yang berkualitas, makan yang cukup, kenyamanan dan bebas dari intimidasi.

Saat ini sejumlah parpol sedang dalam persiapan membangun strategi bagaimana kekuasaan itu bisa direbut, atau menjadi bagian dari kekuasaan. Bagi parpol kecil yang tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan kepala daerah tentu tidak mungkin berambisi merebut kekuasaan, namun cukup hanya pada bagian kecil dari kekuasaan. Itupun dibutuhkan kalkulasi politik kepada parpol mana untuk berkolaisi.

Kenyataan kebanyakan parpol benegosiasi, berunding dan berdebat bagiamana calon yang diusung berpeluang menang dalam sebuah kompetisi. Tapi sebagian parpol kerap lupa bahwa apakah calon yang diusung itu mampu memecahkan masalah-masalah publik yang kian meresahkan. Pentimg bagi parpol mengusung calon yang berpotensi untuk memang, namun hal yang penting untuk tidak boleh dilupakan parpol adalah kualitas, morlaitas, pengalaman kepemimpinan dan visi politik yang benar.

PDIP adalah salah satu parpol yang mulai sibuk mempersiapkan calon kepala daerah yang hendak diusung pada kompetisi pilkada 27 juni 2018 nanti. Proses yang dilakukan PDIP ini menjadi perhatian khalayak ramai, berbeda seperti perhatiannya pada parpol lain. Di Sulawesi Utara, proses ini menjadi perhatian publik karena pertama, PDIP adalah parpol peraih suara terbanyak pada Pemilu 2014 lalu. PDIP menguasai jumlah kepala daerah dan jumlah kursi anggota DPRD baik di provinsi maupun di kabupaten Kota. Kedua, PDIP ini memiliki banyak kader potensial yang melekat nama besar di daerah. Ketiga, calon-calon yang diusung PDIP berpotensi mendominasi pilkada karena PDIP adalah salah satu parpol yang dari sisi kelembagaan dan soliditas sangat kuat di daerah.

Mekanisme penjaringan calon kepala daerah yang dilakukan PDIP salah satunya membuka pendaftaran yang ditujukan kepada kader, anggota, simpatisan PDIP. Kesempatan itu juga dibuka bagi seluruh masyarakat. Bagi saya proses penjaringan secara terbuka seperti ini memberikan beberapa kesan. Pertama sepertinya ada ketidakyakinan sebagian elit-elit PDIP terhadap kader-kader yang menjadi binaannya selama ini, sehingga memberi kesempatan bagi “orang luar” parpol untuk ikut berkompetisi. Kedua, penjaringan terbuka ini dilakukan sebagai jalan tengah menyatukan perbedaan kepentingan para elit-elit politik yang sepertinya belum satu suara dalam menentukan calon. Proses ini sebagai konsiliasi PDIP untuk mempertemukan keinginan elit-elit politik yang berselisih.

Sejak awal statemen politik baik oleh Olly Dondokambey Ketua DPD PDIP maupun Steven Kandow Wakil ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Sulawesi Utara menyatakan bahwa PDIP akan mengusung Ketua PDIP sebagai calon kepala daerah di daerah yang melaksanakan pilkada. Namun statemen itu kerap dibantah oleh elit-elit yang lain bahwa PDIP tetap akan menggunakan mekanisme survei dan penjaringan terbuka. Mekanisme survei dan penjaringan terbuka seperti ini tidak mengharuskan ketua PDIP secara otomatis diusung. Karena bisa saja yang bakal terjaring adalah bukan kader parpol.

Ketiga, proses penjaringan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik bahwa PDIP ingin berbagi kewenangan publik (delegation of authority) dalam menentukan calon kepala daerah. Artinya PDIP mulai berupaya menghindari prinsip subjektifitas politik dan kesewenang-wenangan. PDIP sepetinya mulai banyak belajar dari pengalaman terhadap sejumlah kekalahan PDIP di beberapa daerah sebelumnya.

Mekanisme penjaringan secara terbuka tentu akan berefek. Pertama, akan mengurangi semangat patriotik para kader militan karena hak-hak politiknya ternyata disejajarkan dengan masyarakat umum (eksternal) yang belum punya kontribusi terhadap parpol. Kedua, keputusan tentang siapa yang akan diusung berpotensi memunculkan friski-firksi baru dalam parpol itu. Sebab masing-masing elit politik punya kepentingan berbeda soal siapa yang hendak diusung. Ketiga, proses ini berpotensi melahirkan percaloan politik (aktor politik yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk memperjuangkan sesuatu berdasarkan upah).

Segala cara bisa dilakukan bakal calon agar memperoleh tiket pencalonan dan peluang ini akan dimanfaatkan oleh para aktor calo politik. Keempat, parpol akan mendapat penilaian miring oleh publik manakalah proses penjaringannya tidak secara tranparan dibuka kepada publik. Artinya publik juga harus tau mengapa akhirnya PDIP memutuskan calon tertentu. Jika proses penjaringan dilakukan secara terbuka, namun proses pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup maka PDIP akan terjebak pada istilah political ways of deceiving area penghianatan publik.

Namun apapun penilaian publik terhadap meknisme yang ditempu PDIP dalam menjaring bakal calon, bagi saya ada hal positif yang sepertinya perlu dimaknai. PDIP sepertinya ingin mengikrarkan diri sebagai parpol modern. Parpol modern adalah partai yang mampu ber¬fungsi sebagai saluran masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik (Aviv:2012). Model parpol seperti ini cenderung parpol yang terbuka, dan pengambilan keputusan melibatkan arena publik. Parpol Modern terus berubah mengikuti perkembangan jaman. Sehingga benar-benar menjadi partai yang modern dan mampu menjawab kebutuhan demokrasi yang ada (Maswadi Rauf:2016). Jika pandangan saya ini benar, maka harusnya mekanisme seperti ini patut menjadi contoh bagi parpol lain. (Redaksi)