Pilkada 2020, Bersiap Untuk Kondisi Terburuk

Oleh : Ferry Daud Liando

Nyiurtimes.com – Indonesia sebagaimana negara lainya memiliki tujuan atau cita-cita negara. Cita-cita itu sebagaimana terkandung dalam konstitusi UUD 1945 yakni menunju masyarakat adil dan makmur. Prof Soepomo dan Para perancang UUD 1945 mengkonsepkan kalimat itu bukan tanpa dasar.

Pertama, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Itulah sebabnya banyak negara besar ingin menguasai Indonesia. Terakhir, klaim bangsa Cina atas perairan Natuna pada 31 Desember 2019 lalu.

Kedua, Indonesia diberikan rahmat sebagai bangsa yang beragama dan beradab. Namun fakta sekarang cita-cita negara sepertinya belum dapat dinikmati oleh oleh sebagian besar anak bangsa. Angka kemiskinan masih cukup tinggi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen. Angka ini berdampak pada dinamika sosial lainya seperti kerusuhan, pencurian, kekerasan, perdagangan orang dan bentuk kejahatan lainnya.

Disamping itu masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari Pemerintah baik dari aspek pelayanan dasar, pelayanan barang maupun pelayanan jasa. Tidak jarang banyak pasien meninggal karena buruknya pelayanan kasehatan.

Kualitas pendidikan menjadi buruk karena perhatian Pemerintah tidak optimal. Kecelakaan tak bisa dihindari karena fasilitas transportasi yang tidak menjamin keselamatan. Banyak tesis yang kerap muncul baik dalam berbagai diskusi maupun narasi akademik mengapa cita-cita itu masih terhambat.

Mulai daridari korupsi, terlalu banyak lembaga negara, mahalnya biaya pemilu/Pilkada penyelenggara sangat miskin inovasi, serta kegagalan Pemerintah dalam perencanaan. Alasan-alasan itu tidaklah salah. Tapi bagi saya semua itu bukan sebab tapi sebagai akibat.

Tiga kesalahan terbesar bangsa ini adalah pertama : salah rancang, kedua : salah pilih dan ketiga : salah urus. Tak ada negara demokrasi tanpa ada partai politik. Kita sesungguhnya telah melakukan itu.

Namun kesalahan terbesar negara ini ketika merancang parpol bukan untuk kepentingan publik. Parpol berdiri hanya sebatas untuk dinikmati oleh para pendirinya. Ia hanya berfungsi sebagai alat penekan untuk memenuhi syahwat ambisi pribadi. Baik untuk kekuasaan, kekayaan ataupun kepentingan bisnis semata.

Semakin banyak kursi yang diperoleh lewat pemilu maka bergainingnya semakin kuat dan akan leluasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Padahal jumlah suara yang dikonversi menjadi kursi itu paling banyak diraih atas hasil suap (vote buying) dan intimidasi.

Kesalahan kedua adalah salah pilih. Karena motif mendirikan parpol hanya untuk kepentingan segelintir orang, maka keputusan atau produk-produk politiknyapun kerap salah. Mana boleh seseorang yang tidak pernah familiar dengan kepemimpinan tiba-tiba jadi calon kepala daerah atau jadi calon anggota legislatif. Mereka dapat Ditampung parpol karena sanggup dengan syarat mahar (candidate buying) yang diminta parpol.

Dua kesalahan terbesar ini berujung terjadinya masalah ketiga yakni salah urus. Terlalu berat bagi seseorang untuk menjadi bagian dari pemimpin di negeri ini jika hanya bermodalkan suap dan intimidasi pada saat pencalonan. Bisa saja ia akan terpilih namun akan sulit baginya untuk mengelola organisasi pemerintahan yang dipimpinnya.

Lihat saja fenomena kepemimpinan publik di negeri ini. Ada pemimpin yang gagal karena koruptor, ada yang gagal karena miskin inovasi namun ada juga yang dinilai oleh sebagian kalangan sebagai pemimpin yang berhasil.

Namun untuk yang terakhir jumlah tidak banyak. Mereka jadi koruptor karena untuk mengembalikan uang yang digunakan untuk menyogok parpol dan menyuap pemilih pada saat pemilihan. Mereka tidak memiliki inovasi dan kreatifitas membangun daerahnya bukan karena mereka tidak tahu melainkan motivasi berkuasa hanya sebatas untuk mendapatkan kekayaan. Sehingga yang lain jadi apa adanya.

Tahun ini hajatan Pilkada akan kembali di gelar. Terdapat 270 kepala daerah akan dipilih. Kondisi pasca Pilkada ini sepertinya belum akan banyak berubah. Sebab kita masih mengoleksi pemain-pemain yang sama, parpol lama, elit-elit belum berganti serta regulasi yang digunakan belum direvisi.

Teori sistem politik menggambarkan bahwa input yang salah akan mengganggu proses dan kemudian berakhir pada output yang salah pula. UU Pilkada yang dirancang oleh DPR produk parpol saat itu belum merumusakan persyaratan yang ketat terhadap calon kepala daerah.

Tidak ada klausul yang membatasi berapa tahun seseorang menjadi kader parpol lalu kemudian bisa menjadi calon. Kemudian tidak disyaratkan kewajiban-kewajiban bagi anggota parpol untuk melaksanakan aktivitas politik tertentu dalam waktu panjang sebelum menjadi calon.

Misalnya apakah yang bersangkutan mengkuti pengkaderan secara berjenjang, apakah rutin mengikuti pendidikan politik, apakah rutin mengikuti latihan kepemimpinan, etika dan moral, apakah pernah atau sering mengadvokasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan atau aktivitas lainnya sebagai modal menjadi pemimpin di daerah.

Sebagian besar calon baru mendapat kartu tanda anggota (KTA) parpol sehari sebelum pendaftaran calon. Tentu ini bagian dari manipulasi yang di legalkan. Ketiadaan norma ini dalam UU Pilkada menjadi alat pembenar bagi sebagai parpol memperjualbelikan parpolnya kepada para orang kaya. Ada uang ada barang.

Pilkada kerap menjadi ajang bagi-bagi duit dikalangan elit parpol yang berasal dari para calon. Ruang ini memang tanpa kontrol. Tidak ada satu lembagapun yang bisa mengawasi. Sebab hingga kini memang belum ada satu lembagapun yang dimungkinkan oleh UU untuk mengawasi parpol. Wajar kalau institusi ini kerap liar dan ganas.

Kondisi terburuk yang masih sulit terhindari adalah keleluasaan para calon untuk menyogok para pemilih. Belum ada metode yang cukup efektif untuk mencegah persekongkolan ini. Meski ada aturan dan lembaga yang mengawasi, namun faktanya setiap kali Pilkada, yang menang itu adalah mereka yang tidak pernah takut dengan permainan uang.

Bawalsu yang ditugasi untuk pencegahan hingga kinipun tidak luput dari masalah terutama kewenangan dan legal standing lembaga pengawas di tingkat kabupaten/kota yang berbeda dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Proses judicial review yang diajukan ke MK hingga tahapan pilkada sudah berjalan belum juga ada tanda untuk dibahas.

Padahal hal krusial pilkada seperti pencalonan di internal parpol dan verifikasi dukungan bagi calon perseorangan sudah akan dimulai termasuk dalam penyusunan daftar pemilih. Jika saja parpol secara tegas dan konsisten menyeleksi orang-orang baik menjadi calon, maka tidak mungkin uang bisa mempengaruhi suara.

Jika saja parpol mengancam akan memberikan sanksi dan menarik dukungan jika calon yang diusungnya bermain uang, maka permainan uang bisa diatasi. Jika saja UU pilkada dengan tegas akan mendiskualifikasi parpol jika calon yang usungnya terbukti bermain uang maka tak akan ada ruang suara rakyat dapat dibeli.

Namun semua ini butuh kebesaran hati dan political will dari elit-elit politik kita. Komitemen elit-elit parpol dalam mempersiapkan calon-calon pemimpin jauh sebelum diadakannya pemilihan serta komitmen elit-elit DPR yang merancang kebijakan Pilkada. Tanpa komitmen ini maka semua rakyat Indonesia harus bersiap untuk menerima kondisi terburuk apapun dari hasil Pilkada 2020. Ajang itu sepertinya belum akan menjadi pesta rakyat tapi pestanya para elit poitik. (*)