Pers Mahasiswa Bahas Independen Media Dalam Pilkada 2020

Isa Anshar Jusuf Saat Memberikan Materi

Manado, Nyiurtimes.com – Isa Anshar Jusuf mengaskan menegaskan independensi jurnalis dalam mengahadapi pesta Demokrasi, terlebih menjelang Pilkada 2020.

“Menjelang Pilkada 2020 Media harus menjalankan fungsi dan peran media dan harus berpegang teguh pada prinsip dasar etika jurnalistik,” tegasnya saat menjadi narasumber dikegiatan Dialog Terbuka yang digelar oleh Pers Mahasiswa Acta Diurna Fispol Unsrat dengan tema “Peran Pers Pada Pilkada 2020” Selasa, (11/2/2020) Manado, Sulawesi Utara.

Menyoal Independen media dalam Pilkada ini, seorang peserta dialog memberi argumentasinya soal peran pers ketika menghadapi kontestasi politik, dia melihat banyak ideologi kapitalis masuk dalam sistem politik di Indonesia melalui media.

“Ketika berbicara pilkada, berarti kita berbicara kontestasi politik, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota.
Dimana peran Pers ketika menghadapi Pilkada, karena melihat perpolitikan di Indonesia telah dipengaruhi oleh Ideologi Kapitalisme, buktinya banyak sekali brand politik yang menggunakan kapitalisme masuk di ranah media,” ujar Renaldo Garedja, Ketua DPM Fispol Unsrat yang hadir sebagai peserta dialog.

Renaldo Garedja Peserta Diskusi Yang Memberikan Argumentasi

Dilain hal, peserta yang lain, Rezky Kumaat juga memberi argumentasi soal independen media ketika menyambut pesta demokrasi tahun ini.

Rezky yang juga seorang jurnalis media online, mengatakan alasan media sering terlihat tidak objektiv dalam sajian berita karena salah satu faktor fungsi pers sebagai lembaga ekonomi.

“Media butuh pencaharian untuk mensejeterahkan wartawannya. Sehingga sering kita dapati, ada media-media hanya mempublikasi iklan maupun berita advetorial dari salah seorang tokoh politik saja. UU pers ‘membolehkan’ hal itu, asalkan segala bentuk konten pemberitaannya tetap sesuai dengan nilai-nilai berita” jelas Rezky.

Dia menyambung, dalam konteks bisnis, persoalan iklan dan berita advetorial tergantung dari pemesan kontennya.

“Kenapa di satu media hanya ada konten iklan atau berita advetorial dari tokoh politik A, sedangkan di media lain tidak ada. Artinya tokoh politik A itu memang hanya mau bekerja sama dengan media yg dipilihnya, dan pada kenyataannya, media arus utama bisa memilih siapa yg mau dipublikasi dan mana yg tidak. Inilah salah satu bentuk dari tindakan framing media,” tambahnya.

Di akhir sesi diskusi narasumber menutup dialog yang telah berlangsung dengan menegaskan media tetap harus independen.

“Wartawan memang butuh penghasilan, tetapi harus sesuai nilai-nilai berita,” kuncinya.

Kegiatan yang bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia cabang Manado ini, dihadiri oleh 70an orang, yang berasal dari beberapa delegasi ormawa Fispol Unsrat, LAM FH Unsrat, Management FEB Unsrat, dan LMP Suam IAIN.(Mineshia)