Peringati Hari Disabilitas, Puluhan Penyandang Mengeluh di Kantor Wakil Rakyat

Manado, Nyiurtimes.com – Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada hari Minggu (03/12) kemarin, mengusahkan cerita pilu bagi para penyandang yang ada di Sulawesi Utara (Sulut).

Cerita itu bermula, saat puluhan penyandang distabilitas yang terdiri dari Tuna Netra, Tuna Rungu dan Tuna Daksa serta Tuna Rungu Bicara menuntut keadilan di DPRD Sulut, Senin (4/12).

Wakil Ketua DPD Persatuan Tuna Netra Sulut Ajis Ismail mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) kurang memperhatikan para penyadang Disabilitas.

“Kurang lebih 4000 penyandang yang ada di Sulut. Selama ini kami dianggap mengganggu keindahan kota tetapi anehnya, pemprov tidak mencari solusi untuk menangani penyandang ini,” jelas Ajis.

Untuk itu, Ajis meminta melalui Wakil Rakyat agar bisa menyuarakan aspirasi yang para Disabilitas alami saat ini.

“Kami meminta setiap tahun pembahasan APBD, pemerintah harus mengakomidir 4000 penyandang di Sulut,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Pertuni Mitra, Steven Koas meminta di buatkan Perda yang berangkat dari UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas kedudukannya sebagai subjek (diakui keberadaannya) yaitu manusia bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

“Penyandang Disibilitas jangan pandang sebelah mata, khususnya dalam lapangan pekerjaan, kalau yang sarjana di ikutkan dalam CPNS, sedangkan yang tidak dibuatkan rumah kreativitas,” ujarnya.

Menanggapi yang disampaikan oleh penyandang Disabilitas, Legislator Sulut Amir Liputo menyampaikan kepada Pimpinan guna menindaklanjuti persoalan tersebut untuk membicarakan dengan Dinas Sosial.

“Kami mohon maaf, nanti akan kami bicarakan dengan dinas Sosial. Ini menjadi catatan kami, karena setiap kali pembahasan kami selalu memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu,” jelas Liputo, sembari mengatakan kalau di tahun 2018 akan diusahakan anggaran Disabilitas.

Terkait penyandang Disabilitas yang ingin mengikuti CPNS, Politisi PKS ini berjanji akan menyampaikan untuk di rekrut sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang.

“Tahun ini penerimaan CPNS belum ada, dan itu merupakan kewenangan Pusat. Kalau ada penerimaan CPNS, nanti kami akan sampaikan kalau penyendang Disibilitas harus diakomodir sebagai keterwakilan,” tandas Liputo. (Gie)