PERDA Perlindungan Kawasan Laut Diusulkan : Pengamanan Khusus Wilayah Ditanami Kabel Serat Optik

Peliput : Sartika Topah

Talaud,nyiurtimes.com-– Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melalui Kadis Kominfo Sulut DR. Jetty Pulu bersama unsur Forkopimda Kabupaten Talaud Kapolres Kepulauan Talaud AKBP Denny Situmorang, Dandim 1312/Talaud Letkol Arm Gregorius Eka Setiawan, Ketua DPRD Talaud Max Lua meninjau sekaligus menyaksikan secara langsung penyambungan Kabel Optik dari Tahuna ke Beach Man Hole (BMH) Melonguane, di Terminal Station (TS) Desa Mala Kecamatan Melonguane, Senin (18/6) lalu.

Kadis Kominfo Sulut DR. Jetty Pulu bersama Forkopimda Kabupaten Talaud saat berkunjung di Terminal Station (TS) Desa Mala Kecamatan Melonguane, Senin lalu.

Kadis Kominfo Sulut DR. Jetty Pulu mengatakan sejauh ini, tidak ada kendala-kendala teknis terkait pekerjaan tersebut. Akan tetapi ia menghimbau agar masyarakat secara bersama-sama mau menjaga kawasan dimana kabel Serat Optic ditanam. “Karena kabel-kabel dibawah laut itu sampai kedalaman dua Meter. Jangan sampai diarea itu ada jangkar yang dipasang. Dapat merusak kabel-kabel yang sudah terpasang,” ujarnya.

Ia menyarankan agar Pemerintah Kabupaten dapat memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) untuk menjaga kawasan-kawasan yang telah ditanami kabel tersebut. ” Ini kawasan-kawasan khusus yang tidak boleh dilewati oleh nelayan maupun kapal-kapal besar yang nantinya bisa membuang jangkar. Kami, mengusulkan kepada Gubernur dan kepala daerah di kabupaten kota kiranya membuat Perda perlindungan kawasan-kawasan yang dipasang alat-alat Palapa ring,” ungkap Pulu.

Ia pula berharap dalam pengerjaan Paket Palapa ring ini, baik tahapan jaringan, kemudian tahapan selanjutnya, perusahaan yang mendapatkan proyek pekerjaan tersebut dapat menggunakan tenaga-tenaga ahli Indonesia terutama yang masuk pada penggalian kabel laut. Bukan berarti tidak percaya orang asing, tetapi menurut Pulu, ketika orang Indonesia sendiri yang bekerja di Tanah air sendiri, dia akan lebih memperhatikan dan memperhitungkan dampak-dampak lingkungan yang nantinya terjadi. “Dia tahu, kalau menggali disini, tingkat keamanannya untuk masyarakat Indonesia itu lebih bagus, lebih nyaman. Dibandingkan dengan orang asing. Artinya bukan kita tidak percaya, alangkah baiknya memberdayakan putta putri bangsa. Kenapa harus menggunakan tenaga ahli dari luar begeri jika Indonesia punya SDM yang memiliki keahlian yang tidak kalah dari orang asing,” ucapnya.

Kemudia tambah Pulu, masalah perizinan perlu menjadi perhatian. Ijin yang diberlakukan adalah Ijin dari Pusat. Ijin Pusat yang diberlakukan umpamanya Penguasaan Wilayah Laut diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Laut (HUPLA). Kemudian Ijin Penguasaan Lintasan Kawasan Konservasi Laut itu dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Ijin Analisa Dampak Lingkungan itu dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. “Maksud saya disini, karena daerah-daerah yang dilintasi oleh Proyek Palapa ring ini adalah Provinsi dan Kabupaten, maka ketika itu melewati wilayah Provinsi maka Ijinnya harus keluar dari Provinsi. Tujuannya pertama agar kita bisa mengontrol secara langsung pengerjaannya di lapangan terutama hitungan-hitungan/analisa dampak lingkungan hidup. Yang kedua, dari pekerjaan tersebut Pemerintah Provinsi bisa mendapatkan kontribusi dari hasil pekerjaan itu. Artinya ada kontribusi khusus lewat perijinan.

Demikian juga daerah-daerah Kabupaten seperti ini ketika mereka melewati pekerjaan itu di Kabupaten, maka Kabupaten bisa mengontrol secara langsung galian darat maupun galian laut kemudian ada kontribusi untuk daerah,” jelasnya.

Terkait pemasangan Instalasi Kabel Optik ini, Dandim 1312/Talaud Letkol (Arm) Gregorius Eka Setiawan mengatakan hal tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas layanan komunikasi bagi masyarakat Talaud. “Lebih lanjut, kualitas layanan komunikasi yang baik dapat mendorong pembangunan dan aktivitas masyarakat di berbagai bidang.

Tidak hanya itu, mewujudkan interkoneksitas di daerah pulau terluar/perbatasan melalui instalasi kabel optik ini juga memiliki nilai strategis bagi pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI,” tandasnya. (tika)