Perangkat Daerah! Jangan Tunjuk Kontraktor Kere

Amurang,Nyiurtimes.com–Tahun 2018 semua jajaran perangkat daerah diminta bercermin pada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi bagi perangkat daerah yang memiliki pengerjaan proyek fisik. Banyak kenyataan dilapangan yang diendus warga persoalan pengejaan venue, fisik dan pengadaan barang dan jasa mandek gara-gara ditangani kontraktor yang tidak profesional dan tidak bonafit.

“Harus jadi catatan evaluasi bagi kuasa pengguna anggaran. Jangan lagi memberikan peluang bagi kontraktor yang tidak punya kemampuan modal yang cukup. Kontraktor saat ini banyak hanya bermodalkan pada anggaran APBD, nanti kerja setelah pembayaran 30 persen awal maka tak heran pekerjaan berhenti setengah jalan,” endus Skivo warga Amurang.

Pria yang mengaku cukup paham dunia proyek itu meminta pihak pemerintah (perangkat daerah) harus lebih selektif dan perbaiki sistim pembayaran pekerjaan.

“Cari perusahaan dan kontraktor Bonafit, yang tentunya setelah melalui proses aturan yang berlaku. Di Minsel banyak Kontraktor lokal yang mempunyai sifat profesional dan mereka-mereka ini yang harus diberikan perhatian,” katanya. Sambil memberi bocoran baru-baru ini banyak proyek yang belum dikerjakan tapi sudah dilakukan pencairan.

“Ia kami dapati di lapangan ada sejumlah proyek belum sama sekali diapa-apain. Tapi sudah dicairkan. Malah nanti dikerjakan pada awal tahun 2018 ini,” beber Skivo.

Akan hal itu, Wakil Ketua DPRD Minsel Frangky Lelengboto ikut mendukung. Politisi yang dikenal low profile itu sekarang waktunya perangkat daerah yang memiliki anggaran untuk proyek fisik harus selektif memilih pihak ketiga. Termasuk lelang proyek pun harus dilakukan secara transparan tanpa ada kepentingan. “Apalagi yang penunjukkan langsung. Kami minta pemkab menggandeng kejaksaan dan kepolisian. Ini demi kualitas dari setiap proyek yang dikerjakan,” pungkas politisi Gerindra itu. (dou)