Pasca Raih WTP, Inspektorat Talaud Tingkatkan APIP

Talaud, Nyiurtimes.com -Dalam rangka mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan-Propinsi (BPK-P) Sulawesi Utara (Sulut) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Talaud Tahun Anggaran 2016 yang Baik dan Benar, kini Pemda Talaud melalui Inspektorat semakin meningkatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ke level yang lebih dipercaya lagi.

Kepala Inspektorat (Inspektur) Talaud, Mody R Gumansalangi mengatakan untuk mempertahankan predikat WTP dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di lingkup Pemda Talaud karena itu pihak Pemda Talaud melalui Inspektorat semakin meningkatkan APIP ke level yang lebih tinggi dengan menyekolahkan Auditor lagi.

“Kami (Inspektorat-red) sudah menyekolahkan 16 orang Auditor dimana 14 orang diantaranya sudah selesai sedang 2 lainnya tinggal menunggu selesai,” ujar Gumansalangi belum lama ini.

Tujuan ditambahkannya anggota APIP, lanjutnya,karena dengan memiliki personil yang lebih banyak dan terampil maka APIP kini sudah mencapai Level II yang artinya tingkat kemampuan dalam proses auditoring sudah lebih terpercaya lagi.

“Intinya, APIP sebagai Auditor Internal Pemerintahan berfungsi untuk melakukan Early Warning System atau Pencegahan Dini terhadap kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penggunaan anggaran daerah sehingga Pemerintahan yang bersih dari KKN bisa terwujud,” jelasnya

Ditambahkannya lagi, bahwa sasaran utama pencegahan tersebut adalah mengenai anggaran Perjalanan Dinas, Makan Minum dan Anggaran Belanja ATK karena selama ini angka penyalahgunaan terhadap pos anggaran item – item diatas masih cukup tinggi. Namun, hingga kini khusus Perjalanan Dinas sudah semakin baik bahkan dari semua SKPD sudah mencapai 90% tepat sesuai aturan yang berlaku.

Diketahui, mengenai pengawasan Dana Desa kini bahkan lebih intens Karena kesalahan yang terjadi di desa akibat masih kurangnya perencanaan atau dalam perencanaan di desa masih terjadi sepihak oleh pemdes. Karena itu, kedepan pihak inspektorat akan mengusulkan kepada Bupati agar setiap dalam perencanaan APBDes agar dikonsultasikan ke pemda dengan didampingi oleh bappeda. 

Selain itu, dalam setiap proses pencairan dandes agar diupayakan sebelum pencairan setiap desa harus sudah melunasi PBB.

(Andi Pusut)