Panwaslu Talaud Ajak Masyarakat Awasi Pemilu

Talaud, Nyiurtimes.com – Partisipasi publik menjadi kunci pengawasan pemilu. Baik pada tingkatan pileg, pilkada maupun pilpres 2019 mendatang. Itu sebab, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kepulauan Talaud, Rabu (27/12) di Restoran Cendrawasih menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang melibatkan semua unsur steikholder. Baik tokoh Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tokoh Agama dan Tokoh Adat.

Ketua Panwaslu Talaud, Jekman Wauda, S.S mengatakan selaku lembaga pengawasan mengarahkan seluruh stakeholder boleh terlibat dalam hal pengawasan pemilu yang akan datang guna mewujudkan pengawasan pemilu partisipatif.

“Intinya, Pemilihan adalah suatu Kedaulatan Rakyat yang harus dilaksanakan dengan Jujur dan Adil guna terpilihnya Pemimpin Daerah yang kredibel sebagaimana harapan publik,” ujar Wauda. 

Di sisi lain Ketua Divisi Hukum, Penindakan dan Pelanggaran Mardianto Bungangu, S.H menjelaskan mengenai regulasi dalam setiap tahapan pemilu bahwa dalam setiap proses pemilu itu memiliki regulasi yang sudah diatur dalam beberapa aturan dengan sanksi hukumnya sesuai pelanggaran yang mungkin terjadi. Karena itu, partisipasi dari semua masyarakat baik terhadap penyelenggara pemilu, kandidat maupun masyarakat pendukung paslon itu sangat diharapkan sehingga pemilu yang mendatang bisa terlaksana sesuai aturan yang berlaku.

“Artinya,selaku panwaslu kabupaten Talaud mengaharapkan tidak terjadi adanya pelanggaran dalam setiap tahapan karena resiko hukum yang menanti sangat berat sehingga prinsip pancasila sebagai pedoman bernegara benar – benar diwujudnyatakan dalam pelaksanaan pemilu nanti,” jelas Bungangu 

Ia juga menambahkan, bilamana terjadi pelanggaran baik oleh penyelenggara, paslon maupun mssa pendukung paslon dihimbau kepada seluruh masyarakat agar segera melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada panwaslu supaya bisa segera diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Bila ada temuan adanya dugaan pelanggaran,selambatnya 7 hari setelah itu segera dilapor dan  laporannya harus tertulis dengan didukung oleh bukti – bukti valid terkait dugaan pelanggaran tersebut,” tegas Bungangu

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Talaud, Janus Amiman S.Ip mengatakan bahwa dalam Undang – Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana ASN merupakan pelayan publik yang bertugas dan berfungsi sebagai perekat dalam masyarakat. Nah  apabila terdapat ASN yang mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat maka oknum ASN tersebut akan dikenakan sanksi ASN. 

“Artinya,sesuai undang – undang seorang ASN harus terus berupaya untuk menjaga keutuhan dalam masyarakat,” tegas Amiman

Terkait penyelenggaran Pilkada atau Pemilu mendatang, Amiman melanjutkan, bahwa ASN jangan sampai terlibat dalam proses politik tersebut apalagi sampai terlibat dalam kampanye – kampanye oleh salah satu calon.

“ASN harus netral dalam perhelatan pesta demokrasi dengan terus menjaga sikap untuk tidak berpihak kepada calon manapun apalagi sampai menggunakan atribut partai politik. Bila sampai kedapatan ada ASN yang terlibat, maka akan dikenakan sanksi ASN seperti dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN,” tandas Amiman

Selaku Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk pembinaan ASN menghimbau agar semua ASN di Kabupaten Talaud tetap taat pada kode etik ASN guna terpeliharanya persatuan dan kesatuan di Masyarakat Talaud. (Andi Pusut)