NPHD Belum Rampung, Bawaslu Sebut Pilkada Minsel Bisa Ditunda

AMURANG — Hingga kini penandatangan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pilkada Minsel 2020 mendatang belum juga dirampungkan. Padahal, menurut jadwal nasional deadline penandatangan antara pemerintah daerah dengan penyelenggara baik Bawaslu dan KPU terakhir 1 Oktober 2019 hari ini.

Kenyataan semacam memantik reaksi dari pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan. Secara terus terang mantan ketum PP GMKI ini mengawatirkan hal ini justru akan mengganggu pelaksanaan pilkada.

Secara tegas dia mengatakan apabila tidak terjadi kesepakatan final perihal anggaran yang memadai maka Bawaslu tidak akan memgambil resiko. Sehingga akan mengeluarkan rekomendasi supaya pilkada ditunda saja sampai 2024 mendatang.

“Justru sangat disayangkan. Kalau terkesan pemerintah kurang serius. Padahal undang undang telah mengamanatkan. Anggaran pilkada wajib difasilitasi oleh pemerintah daerah. Tapi, kalau toh misalkan tidak ada anggaran ataupun ada namun tidak memadai maka lebih baik pilkada ditunda saja,” tegasnya.

Pimpinan Bawaslu Minsel Frany Sengkey ketika dikonfirmasi ikut membenarkan hal tersebut. Malah dia menyayangkan sikap TAPD yang terkesan kurang begitu serius dalam membahas anggaran pilkada.

“Kami pandang situasi ini urgen namun tim anggaran Pemda melihat cuek dengan situasi ini,” ujar Sengkey yang mengakui Bawaslu Minsel berpotensi mengeluarkan Rekomendasi Penundaan pelaksanaan Pilkada bila situasi memungkinkan.

Sembari berharap sekretaris daerah selaku ketua tim TAPD bisa lebih responsif membahas anggaran bersama penyelenggara.

Sementara berdasarkan info yang diterima di Bawaslu. sejumlah daerah sudah terjadi penandatanganan NPHD termasuk Bitung yang memiliki 8 kecamatan dapat alokasi Rp 11, 5 Milyar.

Kota Tomohon dengan 4 Kecamatan dapat alokasi anggaran Rp 5 Milyar.(*)