Nasib Manalip Diujung Tanduk! Sumarsono: Pekan Ini Tim Verifikasi Turun ke Talaud

Nasib Manalip Diujung Tanduk

Nyiurtimes.com–Surat teguran Gubernur Sulut Olly Dondokambey terhadap Bupati Talaud Sri Wahyuni Manalip, akhirnya direspon Kementrian Dalam Negeri. Hal itu diungkapkan langsung Dirtjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono.

Bekas penjabat Gubernur Sulut itu, memastikan pekan ini tim verifikasi dari Kemendagri bakal turun ke Talaud. Nah sejak sampai di sana, tim tersebut langsung melakukan aktivitas berkaitan dengan hal tersebut. Kendati begitu, menurutnya belum bisa dipastikan Bupati yang aduhai cantik itu langsung dipecat atau dinonaktifkan.

“Belum ada rencana menonaktifkan bupati talaud, hanya menurunkan tim Verifikasi ke Sulut untuk kasus tersebut dipekan ini,” aku pejabat yang dikenal low profile itu. Akan tetapi menurutnya jika hasil verifikasi bupati Talaud Sri Wahyuni Manalip memang terjadi pelanggaran, tak bisa dielak lagi penonaktifannya.

“Iya, dinonaktifkan bila hasil verifikasi positif,”kata Sumarsono.

Sebelumnya diketahui Gubernur melayangkan surat teguran, terhadap Bupati Manalip tertanggal 31 Oktober 3017 itu, berkaitan dengan perjalanan dinas yang dilakukan Bupati Talaud tanpa mengajukan izin kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Permendagri 29 tahun 2017. Hal itu diungkapkan Karo Pemerintah dan Otda Jemmy Kumendong, pekan lalu.

“Surat sudah disampaikan. Surat ini adalah teguran kepada Bupati Talaud karena telah melakukan kegiatan menyalahi aturan,” tegas Kumendong.

Langkah Bupati Talaud itu, menurut Kumendong berdasarkan aturan, sudah menyalahi dan terancam sanksi nonaktif selama tiga bulan.

“Sesuai Undang-undang 23 tahun 2014, bupati/walikota bisa dinonaktifkan selama tiga bulan oleh menteri apabila melanggar aturan yang ditetapkan. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat mempunyai wewenang memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota,” tandas Kumendong.

Surat ini juga lanjut Kumendong, telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Otda Kemendagri.

“Bahkan tembusan surat ini disampaikan kepada seluruh walikota/bupati agar menjadi perhatian untuk tidak melakukan kegiatan yang menyalahi aturan. Surat ini juga sudah dikirim ke Mendagri dan Dirjen Otda dan pemerintah provinsi masih akan menunggu tindaklanjut dan instruksi dari Mendagri soal surat teguran ini,” pungkasnya. (*)