MEMASTIKAN INTEGRITAS PILKADA 2018

Integritas PILKADA 2018

 

Oleh: ​Johnny Alexander Suak

(Direktur E-MC Sulawesi Utara)

Tahapan Pilkada 2018 memasuki proses pencalonan di Enam Kab Kota di Sulut Dengan adanya pendaftaran pasangan calon dan dinamikanya, maka genderang pertarungan Pilkada 2018 dimulai.

Persoalannya, belajar dari pelaksanaan Pilkada serentak sebelumnya, pelaksanaan Pilkada tidak terlepas dari sejumlah permasalahan. Badan Pengawas Pemilu pun telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pilkada yang seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak dalam menjaga integritas penyelenggara, proses, dan hasil Pilkada.

Pelaksanaan Pilkada 2018 semakin berat karena pada tahun ini, kita juga akan disibukkan dengan persiapan pelaksanaan Pemilu 2019. Sehingga menjaga integritas dan kualitas Pilkada menjadi sangat penting skalian menjadi beban berat baik bagi peserta  maupun bagi penyelenggara pemilu.

Integritas Penyelenggara Pemilu

Pilkada berintegritas sangat ditentukan oleh penyelenggara pemilu yg berintegritas.  Pemilihan kepala daerah (pilkada) berintegritas tentu tak sebatas kegiatan sosialisasi  dan pelaksanaan tahapan pemilu yg sesuai PKPU dan  UU 7 Tahun 2017  tetapi juga bagaimana penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) membangun sistem pelaksanaan dan pengawasan pemilu yang menopang agar penyelenggaraan pilkada menghasilkan kepala daerah dengan integritas tinggi.

Integritas penyelenggaraan pemilu dibagi dalam tiga bagian, yakni integritas proses, tahapan dan hasil, yang seluruhnya bergantung pada integritas penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu. Sehingga diharapkan penyelengara pemilu memiliki integritas personal yg baik sehingga bisa menghasilkan Pemilu yang memiliki legitimasi politik, hukum dan moral. Penyelenggara pemilu sebaik tidak merasa puas dulu dengan tahapan yang sudah berlangsung, sebab Pilkada melibatkan banyak pihak yang berkepentingan yang berpotensi melahirkan pelanggaran. Penyelenggara pemilu harus terus meningkatkan kemampuan agar dapat mengurangi potensi pelanggaran.

Setidaknya ada tiga hal yang patut dicermati dalam rangka mendesain penyelenggaraan pilkada yang berintegritas. Pertama, bagaimana memastikan penyelenggaraan pilkada berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan UU. Dengan kata lain, secara prosedural seluruh tahapan pilkada dilalui dan dipatuhi, baik oleh penyelenggara, peserta pemilu, maupun pemangku kepentingan lain.

Kedua, membangun integritas pemilih. Inilah tahapan paling krusial dalam penyelenggaraan pilkada. Harus diakui, penyelenggaraan pemilu tidak memberikan porsi yang cukup bagi publik, khususnya pemilih, untuk memberikan pilihan politiknya berdasarkan nilai-nilai integritas.

Penyelenggara dan peserta pemilu lebih sibuk mempersiapkan hal-hal yang berbau teknis tentang bagaimana penyelenggaraan pilkada dapat berjalan dengan baik tetapi mengabaikan edukasi pemilu bagi para pemilih untuk memberikan pilihannya kepada calon yg memiliki integritas baik..

Yang terjadi selama ini adalah pendangkalan pemahaman tentang edukasi politik yang berintegritas bagi pemilih. Penyelenggara hanya sibuk menyosialisasikan dan mengawal tiap tahapan pilkada, belum lagi adanya kecurigaan terhadap keberpihakan oknum penyelenggara dan tidak netral netral l, disisi lain peserta pemilu (calon kepala daerah) sibuk mengumbar janji-janji politik yang dikemas manis dalam balutan visi misi untuk menarik perhatian masyarakat dalam meraup suara terbanyak. Bagi sebagian besar pemilih, apa yang sudah dilakukan ini sangatlah tidak cukup dan tidak memadai untuk bisa memandu dan menentukan pilihan politiknya secara baik.

Kebiasaan kita dengan mengatakan ”biarkan pemilih yang menghukum partai yang menampilkan paslon yg terindikasi curang” lebih terlihat sebagai ungkapan emosional, tetapi tidak meyakinkan. Sebab, pada kenyataannya integritas pasangan calon tidaklah menjadi acuan utama pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

Alasannya cukup sederhana. Selama ini, kampanye mengenai nilai-nilai integritas, termasuk soal politik uang, netralitas ASN, Politisasi Birokrasi dan pelanggaran tindak pidana pemilu lainnya jauh dari bahasa yang dapat dipahami masyarakat pada umumnya.

Bagi sebagian masyarakat pemilih, persoalan ini sudah membudaya dan dianggap biasa dan kalau jadi pelanggaran atau temuan hanya dipandang sebagai urusan  Bawaslu bersama dengan penegak hukum dan penyelenggara negara.

Adapun urusan soal pelanggaran pemilu yg berkaitan dengan kampanye hitam, tindakan curang dan pelanggaran pidana lainnya menjadi urusan penyelenggara pemilu dan dianggap tidak ada hubungannya dengan keseharian masyarakat.

Sehingga laporan pelanggaran pemilu sangat minim dan cenderung membentuk sikap skeptis masyarakat untuk mau tidaknya melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu.

Ketiga, integritas setelah penyelenggaraan pilkada. Tahapan ini menjadi sangat penting bagaimana mengawal dan mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan setelah penyelenggaraan pilkada. Pilkada akan dianggap gagal jika tidak menghasilkan kepala daerah yang berhasil menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Tahap ini akan jauh lebih mudah untuk dilakukan jika tahapan kedua telah terkonsolidasi secara baik, di mana seluruh pemilih akan mengawal dan mengawasi kepala daerah terpilih hingga berakhir masa jabatannya.

Pemilih tidak lagi terpecah menjadi kelompok yang memilih dan tidak memilih calon tertentu, tetapi menjadi gerakan pemilih kritis yang terkonsolidasi. Pemilih tidak lagi terfragmentasi sebagai ”haters” dan ”lovers” yang justru mencerminkan rendahnya integritas pemilih.

Integritas Partai Politik

Partai politik punya peran penting dalam memengaruhi kualitas pilkada. Lewat pasangan calon yang mereka usung, parpol bertanggung jawab menentukan hasil akhir sebuah kontestasi elektoral.

Demi memastikan para pemimpin terbaik yang terpilih, integritas seorang calon kepala daerah harus menjadi faktor utama bagi sebuah partai politik untuk meng-usungnya.

Integritas harus jadi jualan utama partai politik sedangkan persoalan   popularitas dan elektabilitas itu nomor dua. Yang terpenting itu parpol tujuannya mengusungnya untuk  menghadirkan pemimpin yang amanah dulu  dan sesuai harapan masyarakat.

Artinya elite-elite politik yang ikut terjun dalam kontestasi elektoral juga perlu menunjukkan teladan berpolitik yang cerdas dan santun kepada publik dengan tidak mempraktekan  politik uang dalam kontestasi pilkada 2018.

Dalam perebutan kekuasaan, para calon kepala daerah seharusnya bartarung dengan adil dan jujur serta tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Sehingga integritas dan rekam jejak harus menjadi parameter utama bagi parpol dalam mengkampanyekan pasangan calon yang diusungnya. Sehingga Paslon akan dipilih oleh rakyat berdasarkan  rekam jejaknya (baik) dan memang telah melakukan kebijakan-kebijakan demi kesejahteraan rakyat.

Itulah yang akan menentukan menang tidaknya kontestasi pemilu dan kita semua menjadi pemilik kedaulatan rakyat yang harus memastikan Pemimpin kepala daerah yang terpilih adalah pemimpin yang berintegritas semoga. (**)