Meluruskan Cita-Cita Pilkada

Oleh : Ferry Daud Liando

Nyiurtimes.com – Tahun 2020 akan digelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah. Ini merupakan Pilkada serentak tahap ke-4, sebelum menuju Pilkada serentak nasional tahun 2024. Undang-Undang No 10/2016 menyebutkan, Pilkada serentak dilakukan pada 2015, 2017, 2018 dan 2020. Pada Pilkada 2024, nantinya akan diikuti oleh seluruh daerah yang melakukan Pilkada pada 2020, 2022, dan 2023. Pemenang Pilkada 2020 hanya akan menjabat selama empat tahun.

Sementara untuk Pilkada 2022 dan 2023, akan dipilih pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan, sambil menunggu Pilkada 2024. Sebagaimana negara lain, Indonesia memiliki cita-cita yakni mewujudkan masyarakat adili dan makmur. Untuk mencapai cita-cita itu, tentu diperlukan sebuah sistem penggerak yang dapat mengoperasionalkan. Mulai dari tahap perencanaan, tindakan, hingga dampak dari yang dicita-citakan. Sistem ini membutuhkan dasar hukum, anggaran, sarana, hingga sumber daya manusia. Empat aspek ini menjadi penentu utama, apakah cita-cita diatas bisa tercapai atau tidak.

Kepemimpinan Visioner

Kondisi bangsa ini masih terus bergumul dengan banyak persoalan. Mulai dengan masih buruknya sebagian besar pelayanan publik, kemiskinan, hingga pemerataan. Tentu banyak aspek yang bisa disebut sebagai penyebab. Namun harus di akui bahwa, pergumulan bangsa ini adalah masih kurangnya koleksi pemimpin daerah yang memiliki visi yang baik.

Kepemimpinan visioner seakan masih langka di negeri ini. Peristiwa hukum melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang sering dilakukan KPK terhadap kepala daerah membuktikan bahwa kekuasaan oleh sebagian kalangan, hanya sebagai kesempatan untuk meraup keuntungan ekonomi. KPK kemungkinan memiliki keterbatasan personil sehingga, OTT belum mampu menjerat pelaku-pelaku lain. Atau yang terjerat itu hanya karena dalam keadaan sial saja. Sebab sesungguhnya, pelaku atas tindakan yang sama, kemungkinan masih banyak ada yang lolos dari jeratan KPK, sehingga bisa menyelesaikan kepemimpinan hingga akhir periode.

Namun masalah lain yang terjadi adalah, daerah yang dipimpinnya tidak memiliki kemajuan apa-apa. Fasilitas tetap buruk, pelayanan publik bermasalah, dan sebagian besar masyarakat masih terperangkap dalam suasana kemiskinan. Padahal saat kampanye, sejumlah janji terucap, namun sulit membuktikan ketika saat menjabat. Mengapa? Karena kekuasaan hanya sekedar untuk menikmati keuntungan ekonomi, pelayanan istimewa, dan kebutuhan akan kehormatan dan kewibawaan.

Kehendak untuk melayani dan memperbaiki nasib warga belum menjadi target utama oleh sebagian besar kepala daerah. Ada yang kelihatan serius, tapi jumlahnya tidak banyak. Belum lagi dengan kepemimpinan yang miskin akan inovasi, dan kreatifitas akibat miskin pengalaman sebelum berkuasa. Gelagat kepala daerah yang tidak mampu memperbaiki nasib rakyatnya sebetulnya sudah terbaca jauh sebelum ia terpilih.

Gelagat itu antara lain, pertama, modal utama popularitas adalah hanya sebatas siasat memperkenalkan dirinya lewat baliho secara sistematis. Publik tidak mengenal sosok itu karena dedikasi, prestasi, dan reputasi, tapi karena wajahnya terpampang dimana-mana termasuk di pojok-pojok kuburan hingga di kawasan tempat pembuangan sampah. Padahal, politisi sejati idealnya dikenal publik dikarenakan jasa-jasanya memperjuangkan kepentingan publik, jauh sebelum menyatakan diri ikut berkompetisi pada arena kekuasaan.

Kedua, usaha untuk memenuhi syarat pencalonan kerap dilakukan dengan cara-cara licik, seperti menyuap pengurus partai politik untuk mendapatkan restu pencalonan, atau pemberian sesuatu untuk mendapatkan dukungan KTP bagi calon perseorangan.

Ketiga, usaha mendapatkan suara pemilih dengan cara menyuap. Satu bagian saja yang dilakukan oleh calon, maka dapat disimpulkan bahwa dia bukanlah pemimpin yang harusnya diandalkan. Kalaupun terpilih, maka rakyat jangan mengharapkan apa-apa atas kepemimpinannya. Satu-satunya kelompok yang bisa menikmati kepemimpinannya, adalah para tim sukses.

Jabatan tinggi birokrasi, akan banyak dikuasai oleh aparat yang belum pantas mengendalikan unit-unit pemerintahan. Mereka berhasil menduduki jabatan itu karena jasa-jasanya saat kampanye. Daerah yang banyak mengoleksi Pejabat dengan status pelaksana tugas atau PLT kuat dugaan, karena pejabat itu sesungguhnya belum memenuhi syarat kepangkatan namun dipaksa menggantikan pejabat lainnya yang dinilai tidak memiliki andil dalam perjuangan saat kampanye.

Wajar, jika publik selalu berkeluh kesah terhadap buruknya pelayan publik. Proyek-proyek Pemerintah akan dikendalikan oleh pemilik modal yang ikut berkontribusi pada pembiayaan kampanye. Persentase potongan jauh melebihi standar ideal. Maka wajarlah jika hampir semua proyek fisik sudah rusak berantakan sebelum diresmikan atau digunakan, karena pengerjaannya tidak seusai bestek. Banyak warga celaka dan tewas, karena buruknya fasilitas yang dibangun Pemerintah. Di sejumlah daerah, kerap ditemukan pekerjaan proyek-proyek fiktif. Ada yang berproses di pengadilan, namun sebagian besar tidak terungkap.

Ujian Pilkada 2020

Pilkada mengandung dua cita-cita besar yakni sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, dan sebagai instrument untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik. Pilkada bukan dilakukan oleh lembaga perwakilan seperti DPRD atau lembaga adat namun, dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi, rakyat sendiri yang menentukan siapa pemimpin yang dikehendakinya. Namun pertanyaanya adalah, sejauh mana rakyat memahami bagaimana menjadi pemilih yang benar. Tak bisa disangkal bahwa, salah satu sebab kegagalan Pilkada dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas, disumbang oleh perilaku pemilih yang cenderung bangga jika disuap atau di sogok oleh calon.

Pemilih tidak mempedulikan lagi soal kapasitas dan integritas calon. Hal yang paling menentukan atas pilihannya adalah hadiah atau pemberian benda berharga dari calon. Masyarakat baru sadar atas sikapnya itu ketika pemimpin pilihannya ternyata tidak bisa berbuat apa-apa sampai periode kepemimpinan berakhir. Perlu upaya mengubah paradigma semua pihak terhadap makna dari Pilkada itu. Bahwa yang perlu dipikirkan adalah apakah energi yang kita keluarkan dalam proses Pilkada itu bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar dapat diandalkan agar, cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat tercapai. Kita jangan bangga jika yang tepilih itu hanya karena sekedar seagama, satu organisasi, satu parpol, atau sekampung dengan kita. Tapi yang wajib dipikirkan adalah apakah yang tepilih itu mampu mengubah nasib banyak orang.(*)