Mau Jadi Legislator, Ente Punya Fulus? Begini Kata Pemilih Minsel

Amurang,Nyiurtimes.com–Pemilihan Legislatif di Minsel 2019 mendatang jadi ajang baku ambur duit. Informasi beredar di sejumlah kampung bagi warga pemilihan wakil rakyat identik dengan money politik. Siapa banyak fulus dipastikan pemilih akan datang ke TPS. Kenyataan semacam ini diperparah lantaran sudah jadi kebiasaan. Mayoritas warga trauma dengan janji-janji politisi saat kampanye. Itu sebab di benak konstituen lebih baik gadaikan hak suara. Daripada menunggu janji palsu wakil rakyat saat duduk di kursi panas. Mereka secara terang-terangan memilih uang. Daripada memilih berdasarkan hati nurani. Itu dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Siapaun yang terpilih nanti tetap nasib saya tidak akan berubah. Itu sebab lebih baik dalam momentum pileg kita manfaatkan meraup keuntungan dari para calon,” jujur sumber resmi yang ditemui di tepi pantai Teluk Amurang. Baginya masyarakat tidak lagi memilih menggunakan hati nurani. Sebab siapa saja yang terpilih mereka tidak lagi menengok ke masyarakat.

“Kalau 2014 silam kita dipatok rata-rata seratus lima puluh ribu. Nah bisa jadi 2019 harus naik dong. Yang paling minimal tiga ratus ribu. Prinsipnya siapa yang kasih duit. Itu yang akan kita pilih,” katanya.

Pengamat Politik Sulut Dr Ferry Liando mengatakan fenomena money politik yang ditunjukan warga tidak mutlak salah. Sebab sikap politik masyarakat terbentuk seperti itu karena melihat realita politik selama ini yang sepertinya cenderung tidak menguntungkan mereka. Selama ini masyarakat hanya dijadikan objek politik bagai sari madu. Setelah kering di peras, mereka tidak diapa-apakan lagi. Setiap momentum pemilu, masyarakat hanya diambil suaranya, setelah suara itu diperas mereka tidak dianggap lagi.

“Suara masyarakat kerap tidak memiliki nilai. Suara yang ia berikan pada saat pemilu tidak memberikan manfaat apa-apa baginya. Ia mengorbankan waktu datang ke TPS untuk memilih dengan harapan setelah suara itu diberikan maka akan bermanfaat baginya Sepeti perbaikan nasib,” kata Liando. Namun apa fakta yang terjadi. Menurutnya setelah caleg terpilih jadi anggota DPRD, mereka seolah lupa. Siapa yang membuat mereka duduk sebagai wakil rakyat. Malah setelah jadi anggota DPRD lebih banyak berjuang untuk kepentingan diri sendiri atau sebatas kepentingan fraksinya.

“Nah ini menjadikan masyarakat muak melihat perilaku yang dipertontonkan sebagian anggota DPRD yang hanya sibuk dengan kepentingan pribadi,” tandas putra Minsel itu. Ia pun menyorot ketika masyarakat menuntut sesuatu yang sepertinya tidak wajar seperti money politik pada saat kampanye, susungguhnya adalah momentum penghakiman publik atas prestasi para politisi selama ini. Masyarakat jangan melulu disalahkan jika money politik sulit di berantas. Para politisi pendatang baru, banyak dari mereka yang dianggap belum memiliki kecakapan sebagai calon anggota DPRD. Tapi bisa ditetapkan sebagai calon oleh parpol karena proses yang tidak wajar. Inilah momentum yang kerap dimanfaatkan masyarakat pemilih untuk mendapatkan sesuatu sebelum terlanjur. Baginya kalau anggota DPRD melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Berjuang sepenuhnya untuk kepentingan publik maka mustahil masyarakat akan menuntut politik uang jika ia hendak mencalonkan diri kembali. Tetapi masyarakat akan berjuang untuk memilihnya kembali tanpa embel-embel lain. Begitu juga dengan calon pendatang baru. Setiap calon itu harusnya memastikan apakah sudah memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai anggota DPRD atau belum. Jangan memaksakan diri hanya karena punya modal menyogok parpol untuk pencalonan. (*)