Marham Pimpin Golkar, Begini Kata Pengamat Politik

Jakarta,Nyiurtimes.com–Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar akhirnya secara resmi menunjuk Sekretaris Jendral Idrus Marham sebagai plt Ketua Umum Golkar. Keputusan ini diambil melalui rapat pleno yang digelar di kantor DPP Slipi, Selasa 21 November kemarin.

Langkah ini dianggap sebagai sebuah keputusan urgen untuk memberi suport kepada Ketua Umum Setya Novanto, supaya fokus menghadapi kasus hukum yang tengah menjeratnya.

Sekjen Idrus Marham yang juga merupakan plt Ketum Golkar saat dihubungi redaksi Nyiurtimes.com, Ia menegaskan penonaktifkan Setya Novanto bersifat sementara sampai ada keputusan di tingkat praperadilan.

“Jadi kalau toh nanti praperadilan pak Setnov itu diterima, maka beliau akan kembali memimpin Golkar. Tapi kalau di tolak, maka kita akan lakukan konsolidasi pelaksanaan Munaslub,” jawab Marham.

Penegasan itu juga disampaikan Ketua Harian Nurdin Halid. Malah ia menyebut keputusan pleno DPP adalah bagian dari pertimbangan humanis terhadap Ketua Umum.

“Ini semata-mata bentuk penghormatan terhadap suasana batin Setya Novanto, suasana batin kader Golkar dan pertimbangan publik. Sehingga semua menyetujui Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketum Partai Golkar, sampai ada keputusan praperdilan,” katanya.

Akan hal itu, Pengamat Politik Pemerintahan Dr Ferry Liando menilai keputusan DPP Golkar untuk menonaktifkan sementara Setya Novanto sebagai Ketum adalah keputusan bijak nan arif. Sebab menonaktifkan yang bersangkutan untuk menjaga soloditas organisasi agar tetap berjalan normal. Menjaga agar jangan sampai Golkar disusupi pihak-pihak lain yang berkepentingan menghancurkan atau meluluhlantahkan partai ini. Sebab Golkar adalah salah satu partai berpengaruh.

“Menjaga agar Golkar tidak kalah start dalam momentum Pilkada 2018 dan momentum pemilu 2019. Meski kedua kegiatan itu belum tahun ini namun persiapan dan konsolidasi sudah harus dilaksanakan saat ini. Parpol lain sudah sibuk dengan persiapan sementara Golkar masih sibuk dengan kasus ketumnya,” terang Liando.

Kendati begitu, ia mengatakan jika mengikuti hukum normatif, harusnya Golkar menunggu kepastian hukum sebelum mengambil keputusan. Di Internal Golkar pasti ada aturan yang mengikat mengapa perlu penggantian pimpinan. Bila terangkut kasus hukum.

“Keputusan baru bisa diambil manakala telah memiliki dasar berkekuatan hukum tetap. Namun Secara politis Golkar harus mengambil sikap tegas. Jika tidak maka akan sangat berbahaya bagi parpol ini,” tandasnya.

Sambil mengingatkan tahun 2018 akan dilaksanakan Pilkada. Parpol-parpol lain telah siap berkompetisi sementara partsi Golkar masih sibuk mengurus kasus hukum ketua umumnya. Golkar harus cepat mengambil langkah, kalau tidak maka akan ditinggal pemilihnya. (*)