TEGANG: Suasana rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama banggar di gedung DPRD beberapa waktu lalu.

AMURANG–Postur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Minsel 2017 beking legislator Minsel meradang. Sebab bagi mereka ada yang tidak ideal. Utamanya soal distribusi anggaran yang tidak seragam di setiap Perangkat Daerah.

Penegasan itu disampaikan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minsel saat rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beberapa waktu lalu. Kondisi semacam ini makin membuat mayoritas banggar murka.

Malah tensi naik sampai ke ubun-ubun. Saat mengetahui ada sejumlah kebutuhan penting dan program di beberapa Perangkat Daerah tak bisa terlaksana lantaran tidak tertata dalam anggaran. Semisalnya yang diungkapkan Steven Lumowa.

Legislator PDIP ini membedah Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) pejabat eselon yang tidak seragam.

Malah nyaris tak tertata. “Nah bayangkan ada SKPD yang cuma mentata 4 bulan. Ada juga 6 bulan, intinya bervariasi. Sehingga tidak adil apalagi seimbang,” sorot Lumowa. Itu sebab ia menyarankan untuk tahun 2018 harus dibuat standarisasi seragam. Tak boleh masing-masing mengatur sesuka hati. Mengacu pada peraturan bupati. Makanya semua SKPD harus dianggarkan dua belas bulan (1 tahun) TPP,” tegas legislator yang dikenal vokal itu.

Hal senadah juga diungkapkan Jonly Ombeng. Politisi Demokrat itu malah secara tegas meminta TAPD untuk mengatur gaji tenaga honorer di semua aras perangkat daerah.
“Ini juga jadi catatan penting. Kita perlu memerhatikan para honorer. Jangan abaikan mereka,” ingatnya.

Di sisi lain mengenai modul penyusunan anggaran di sejumlah Perangkat Daerah, Ombeng menyebut ada laporan proyeksi anggaran sudah ditata oleh TAPD. Sehingga apapun yang sudah diatur tanpa ada kesempatan untuk dikoreksi oleh pimpinan Perangkat Daerah karena sudah dipatok.

“Katanya mereka tak bisa buat apa. Karena memang usulan anggaran sudah oleh TAPD. Padahal kadang tak sesuai dengan kebutuhan program di SKPD tertentu. Tapi mohon maaf saya tak boleh menyampaikan SKPD mana,” tandas Ombeng.

Diketahui rapat bersama banggar dan TAPD Pemkab Minsel itu berlangsung dihadiri lengkap unsur TAPD dan seluruh jajaran perangkat daerah. (glas)