Libatkan Kapolres Dan Kajari Minsel, DPMD Gelar Pelatihan Pengembangan Bantuan Hukum Dan Paralegal

Minsel,Nyiurtimes.com — Untuk mencegah penyalahgunaan Dana Desa (Dandes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Gelar Pelatihan Pengembangan Bantuan Hukum dan Paralegal, Jumat, 25/10/2019 kemarin.

Kegiatan yang melibatkan Kepala Polisi Resort (Kapolres) Minsel dan Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajari) Amurang, kali ini di ikuti Seluruh desa yang ada di Kecamatan Motoling Barat dan Kecamatan Motoling.

Dalam kegiatan tersebut, kepala dinas PMD Hendrie Lumapow mengatakan, Dana Desa yang setiap tahun dianggarkan Pemerintah Pusat, dampak positifnya sudah dirasakan oleh seluruh mayarakat. Dengan adanya Dandes, masyarakat kini dapat menikmati fasilitas infrastruktur berupa akses jalan desa, drainase, jalan sentra ekonomi dan peningkatan perekonomian Desa.

Sementara itu Kapolres Minsel AKBP. FX. Winardi Prabowo,SIK yang dipercayakan sebagai Pembawa Materi menjelaskan, di daerah – daerah lain sudah ada Kepala Desa yang terkena kasus korupsi Dandes. Nah, untuk Menyikapi fenomena tersebut, Kami dari pihak kepolisian harus melakukan upaya pencegahan, salah satunya dengan melakukan pelatihan – pelatihan seperti yang di laksanakan DPMD saat ini.

“Jika pengelolaan Dandes dilakukan secara transparan dan sesuai aturan,maka tidak akan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Sebaliknya jika melanggar aturan dan mekanisme yang ada, akan mendapatkan sanksi sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku” ucap Kapolres sembari menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat soal dugaan penyalahgunaan dandes.

Hal serupa dikatakan juga oleh Kajari Minsel I Wayan Eka Miartha,SH,MH, dalam arahannya mengingatkan agar pemerintah desa dalam hal ini Hukum Tua dan Jajaran agar mengelolah Dandes dengan baik, transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

“Jangan takut mengelolah Dandes yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat, asalkan sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai tergiur uang jutaan rupiah, kemudian melakukan korupsi yang pada akhirnya hanya akan membawa sengsara,” tukasnya.

Ditambahkan Kajari, kegiatan pembekalan ini bukan hanya sekedar pelatihan namun akan ada tindaklanjut dan monitoring serta evaluasi.

(Victor)