Komisi II DPRD Sulut Akan Bawa Masalah Nelayan Pajeko di DPR RI

Manado, Nyiurtimes.com – Regulasi penerbitan Surat Ijin Usaha Penangkapan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dirasakan sulit bagi para pengusaha penangkapan ikan yang ada di daerah-daerah.

Perizinan kapal yang tergolong diatas 30 Gross Tonage (GT) telah mengharuskan pengurusan ijin di Kementrian. Hal itu, dirasa sulit bagi para nelayan pajeko di Sulut.

Keluhan terkait regulasi terdengar saat rapat dengar pendapat Asosiasi Nelayan Pajeko (ASENKO) Syahbandar Pelabuhan Manado, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Sulut, bersama komisi II DPRD Sulut, senin (05/02/2018) sore kemarin.

Ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian kepada awak media menjelaskan permasalahan ini akan di disampaikan ke tingkat DPR RI.

“Menindak lanjuti keluhan Asenko soal sulitnya perpanjangan SIPI dan SIUP dan hal-hal lainnnya, kami sudah buat janji dengan Komisi IV DPR RI selasa minggu depan untuk bertemu dan menyampaikan hal ini, agar ditindaklanjuti sampai ke menteri,” ujar politisi Golkar ini.

Kepala Dinas DKP Sulut, Ronald Sorongan juga mengatakan ada kesulitan yang terjadi meski pihaknya telak secara totalitas mencari solusi dari kebijakan Moratorium.

“Sebelumnya kami sudah ke Dirjen, karena memang aturan dari Menteri kapal diatas 30 GT ijinnya harus dipusat bukan lagi kewenangan daerah, jadi bersama sama dengan komisi kami akan bertemu Komisi IV DPR RI,” jelasnya. (arman)