Kinerja Minor, UMP Legislator Fantastis

UMP Legislator Fantastis

Amurang,Nyiurtimes.com–Kantong legislator Minsel makin tebal. Pasca dikeluarkannya PP 18 tentang hak administrasi dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan.

Menyambut kenaikan penghasilan itu, Om dan tante Dekab tak pernah pudar melempar senyum sungging ke publik.

Wajah mereka terlihat sumringah tampak tak ada beban apa-apa. Para wakil rakyat itu wajar senang, sebab besaran gaji mereka sangat fantastis. Menyentuh angka Rp40 juta.

Sebagaimana yang disampaikan Sekretaris DPRD Minsel Lucky Tampi. Ia merinci gaji pimpinan dan anggota dewan ditetapkan melalui peraturan bupati sebagaimana amanat PP 18.

“Kalau dulu sekira 17 jutaan. Sekarang setelah dikeluarkan PP 18 untuk anggota dipatok Rp40 juta. Sementara pimpinan sekira Rp38 juta. Kenapa begitu sebab anggota sudah termasuk tunjangan rumah dan uang transport. Kalu pimpinan tidak,” jelas Tampi.

Kenyataan ini menimbulkan respon banyak kalangan. Bagi sebagian warga sudah sepantasnya para wakil rakyat menerima upah sebanyak itu.

Terpenting dibarengi dengan kinerja yang bagus pula. Apalagi dalam benak publik kinerja legislator Minsel masih cenderung minor.

Reiner warga Amurang misalnya, pria yang mengaku mahasiswa Unsrat itu berharap legislator bisa memperbaiki kinerja mereka. Jangan cuma datang, duduk lalu pulang membawa duit.

“Harus tunjukkan kinerja. Selama ini belum ada yang patut dibanggakan. Malah nyaris ompong dan tidak maksimal,” harapnya.

Kritikan tersebut bukan tanpa dasar. Sebab menurut informasi yang beredar tidak banyak yang dilakukan DPRD. Utamanya dalam proses memperjuangkan kepentingan publik.

Ia mencontohkan dari 20 ranperda usulan eksekutif dan tiga hak inisiatif legislatif untuk tahun 2017 belum ada satupun yang tuntas. Kondisi semacam ini menimbulkan tanda tanya besar di benak publik.

Apa yang sedang dikerjakan para wakil rakyat selama ini. Sebagai anggota dewan seharusnya bertanggungjawab dengan tugas dan kerja-kerja sebagai wakil rakyat.

Malah secara tegas ia meminta untuk konsisten menuntaskan rencana kerja yang sudah ditetapkan.

“Nah bayangkan kalau dalam satu tahun tidak ada satupun perda yang ditelorkan maka patut dipertanyakan untuk apa mereka (legislator, red) ada di kursi parlemen. Bukankah? Cerminan aspirasi publik itu harus mampu diformulasikan ke dalam bentuk perda yang pro rakyat,” tanya Reiner. (*)