Kesbangpol! Bekukan Saja Ormas Abal-abal

Amurang,Nyiurtimes.com-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Minahasa Selatan diminta untuk serius melakukan pendataan organisasi masyarakat (Ormas) secara rinci. Pasalnya sebagian warga mengendus ada sejumlah ormas yang tidak lagi aktif melakukan kerja-kerja organisasi namun disinyalir mendapat hibah. Padahal dari aspek adminitrasi, alamat kantor dan sumberdaya manusianya (Struktur) dinilai kabur malah tak jelas.

“Seharusnya pihak Kesbangpol jelih memilah. Mana organisasi yang benar-benar aktif, mana yang sekedar unjung gigi sana-sini lalu tiba-tiba hilang tanpa jejak,” ungkap Reiner warga Amurang.

Pria yang juga mengaku sebagai mahasiswa Unsrat itu secara gamblang menyebut banyak ormas di Minsel mirip kunang-kunang.

“Memang aktivitas organisasi sekarang banyak mati-manyala (musiman,red). Jadi tergantung kepentingan apa yang mau digolkan. Tiba-tiba aktif. Kalu sudah dapat maunya tiba-tiba hilang lagi,” tandas Reiner. Sehingga ia menyarankan pihak Kesbangpol harus tegas. Kalau memang ormas abal-abal ya bekukan saja. Jangan tangung-tanggung. Sebab ini akan berpengaruh luas pada agenda-agenda publik.

Akan hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Benny Lumingkewas mengatakan, pemantauan aktivitas ormas terus dilakukan sepanjang tahun. Sampai saat ini, jawab mantan kepala dinas PMD Minsel itu pihaknya akan melakukan pendataan kembali puluhan ormas.

Dia menjelaskan, semua Ormas yang sudah berbadan hukum dan memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) Provinsi atau Kemendagri wajib melaporkan aktivitasnya. Nah untuk di Minsel ia menyebutkan ada 44 ormas yang terdaftar.

“Kami meminta seluruh ormas melapor kembali sebelum akhir tahun. Jika sampai batas waktu yang diberikan tak melapor, ada sanksi,” terang Benny.

Di sisi lain Lumingkewas juga menambahkan, melalui PP yang disahkan, 2 Desember tahun lalu, terdapat aturan ketat untuk mengverifikasi ormas yang layak mendapatkan legalitas.

“Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan ormas yang sudah mengantongi pengesahan badan hukum tidak lagi memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT),” jelasnya. (*)