Kasus Markup Dinas Perikanan Terus Bergulir

 

TALAUD– Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Hendry Silitonga mengatakan, kasus pengadaan mesin tempel 3,6 PH di Dinas Perikanan dalam tahap penyidikan, sementara bergulir.” Dalam kasus penyidikan yang kita lakukan saat ini, dugaannya tindak pidana markup. Sampai saat ini kita masih mencari yang lain lagi untuk mengetahui berapa kerugian negara,” ujarnya.

Dalam unsur esensial tindak pidana korupsi ada dua hal yang perlu ditemukan kata Silitonga

Pertama perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian keuangan negara. ” Kalau kerugian keuangan negaranya kecil, dan lebih besar nanti biaya yang dikeluarkan negara bagi kejaksaan, kami mungkin akan bekerja sama dengan APIP. Kita melihat dari sisi kerugian keuangan negara. Kalau kecil penanganannya kita serahkan kepada APIP. Karena upaya pertama kita adalah pengembalian kerugian keuangan negara,” jelas Silitonga.

Mengenainya, Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud diminta segera menyelesaikan kasus tersebut. ” Usut tuntas agar ada efek jera. Kalau hanya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, hal seperti ini kemungkinan bisa terulang lagi,” ucap Jhon salah satu Anggota LSM Anti Korupsi.

Dalam tahap pemeriksaan, diketahui anggaran sebesar Rp1,8 Miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus 2017, untuk pengadaan mesin tempel 3,6 PH di Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud diduga Markup. Disela-sela penanganan kasus markup tersebut, Kejari Kepulauan Talaud bersama Dinas Perikanan melakukan kesepakatan kerjasama Pendampingan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud untuk kegiatan-kegiatan penunjang Pembangunan Proyek Strategis Nasional pada Dinas Perikanan Talaud. (tika)