Ingat! Tak Registrasi Ulang Nomor Telpon Bakal Dihapus : Terakhir Pekan Depan

Manado,Nyiurtimes.com – Pemerintah bakal langsung menghapus nomor telepon prabayar yang tak diregistrasi ulang. Registrasi ulang ini masih terbuka hingga 28 Februari 2018 alias Rabu pekan depan. Setelah itu, tak ada lagi perpanjangan registrasi ulang.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan tidak akan memperpanjang masa registrasi dengan nomer Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Masa registrasi ulang sudah dibuka sejak 31 Oktober 2017. Ketika masa registrasi berakhir dan konsumen belum mendaftarkan kartunya, nomor akan dihapus dari sistem milik operator telekomunikasi secara bertahap.

“Tidak, ini tidak akan diperpanjang. Kenapa diperpanjang kan sudah lama? Kita mesti fokus pada kualitas pelanggan, bukan jumlah pelanggan,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara seperti dirilis Kompas.com, Minggu (18/2/2018).

Hingga Sabtu (17/2/2018), menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Ahmad M. Ramli, sudah ada 226 juta nomor prabayar yang registrasi ulang.

Jumlah ini baru setengah dari jumlah nomor telepon yang sudah beredar di pasaran. Ahmad mengatakan, angka tersebut menunjukkan jumlah nyata pelanggan aktif saat ini yang tervalidasi melalui sistem database kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Tapi walau data yang masuk sudah banyak, belum tentu jaminan bahwa para pendaftar menggunakan NIK dan KK mereka sendiri. Peluang untuk menggunakan data orang lain masih ada celahnya.

Pengamat telekomunikasi, Moch S. Hendrowijono, menyatakan registrasi ulang dengan data pribadi ini jadi dilema. Sangat mudah bagi pemegang data kependudukan menggunakan NIK dan nomor KK untuk meregistrasi ulang nomor mereka.

Sebab, NIK dan nomor KK kita tersebar di beberapa instansi. Misalnya imigrasi, kelurahan, hingga perbankan. Jual beli data pribadi ini juga ada di dunia maya.

Ahmad menegaskan, agar registrasi ulang menggunakan data pribadi sendiri. Bukan mengambil data yang beredar di internet. “Menggunakan data NIK dan KK orang lain tanpa hak adalah dilarang dan merupakan pelanggaran hukum,” ujar Ahmad.

Ahmad menghimbau pemilik nomor telepon segera meregistrasi ulang. Sebab, jika registrasi mepet waktunya, diperkirakan traffic-nya akan tinggi sehingga terancam gangguan dan gagal.

Rudiantara menjelaskan, saat ini belum diketahui dengan benar berapa jumlah pelanggan seluler di Indonesia. Sebab banyak pengguna kartu prabayar yang hanya memakai nomor telepon prabayar dalam waktu singkat dan segera membuangnya. Tapi oleh operator telekomunikasi nomor tersebut tetap dicatat dalam sistem mereka.

Situasi tersebut antara lain disebabkan perang harga antaroperator. Konsumen tertentu mudah berganti nomor mengikuti promo yang paling murah.

Bagi operator, tipe pelanggan seperti itu justru membebani. Pasalnya perusahaan dibebani biaya untuk mencetak kartu nomor telepon dan memeliharanya di dalam jaringan. Tapi nomor tersebut tidak aktif dan tidak menghasilkan pendapatan.

“Industri juga rugi. Jadi fokusnya ke kualitas pelanggan, supaya masyarakat tidak pakai lalu buang,” imbuhnya.

Jika program registrasi ulang nomor telepon ini berhasil, operator telekomunikasi bisa menghemat biaya produksi nomor telepon baru. Sehingga dana yang ada bisa dialihkan untuk pengembangan kualitas jaringan.

Adapun layanan fitur cek nomor dalam sistem registrasi kartu prabayar, telah disediakan masing-masing operator. Berikut ini link website, USSD, dan SMS untuk memeriksa status nomor teregistrasi atau belum, seperti dilansir situs resmi Kemenkominfo: