Ingat! Pengawasan Pemilu Tanggung Jawab Semua Pihak

Amurang,Nyiurtimes.com–Pesta demokrasi pemilihan legilatif dan pilpres masih jauh amat. Tapi, tahapannya pelan-pelan sudah mulai dipersiapkan sejak kini. Itu sebab jelang tahapan suksesi lima tahunan itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Minahasa Selatan, Selasa kemarin di Hotel Sutan raja Amurang, menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan awak media.

Ketua Panwas Minsel Eva Keintjem mengatakan sosialisasi pengawasan parsipatif sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tugas-tugas Panwaslu Kabupaten. Ini semua dalam kaitaanya dengan proses menegakkan integritas dan kredibilitas penyelenggara serta transparansi penyelenggara dan akuntabilitas Pemilu.

“Tanggungjawab pengawasan pemilu tidak sekedar ada di tangan panwas. Tapi, perlu partisipasi semua pihak, masyrakat maupun lembaga pers. Itu sebab Panwaslu merangkul semua masyarakat untuk sama-sama mensukseskan pemilu agar kedepan pemilihan yang dilaksanakan jurdil, demokratis dan bermartabat,” katanya.

Hal senadah juga ditegaskan personil panwas Franny Sengkey. Anggota wasit pemilu itu mengungkapkan dibutuhkan langkah strategis untuk optimalisasi pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dalam tahapan pemilu.

“Pemilu yang luber, adil dan jujur itu merupakan cita-cita kita bersama. Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu itu,” pintanya.

Secara kelembagaan tenaga dan personil panwas memang terbatas. Katanya, nah itu sebab sekali lagi kami mengajak semua elemen masyarakat khususnya di Minsel untuk ikut serta dalam hal penyelenggaraan Pemilu yang tidak lama lagi akan kita laksanakan,” harapnya

Sambil menyebut salah satu kendala krusial dalam upaya pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu ialah faktor finansial. Anggaran yang terbatas.

Sementara itu, tampil sebagai moderator Winsi Kuhu yang juga merupakan salah satu personil Panwas Minsel. Ia memberi komentar, semua negara demokrasi menyelenggarakan pemilu. Tapi tidak semua pemilu berjalan demokratis. Itu artinya banyak potensi pelanggaran yang membutuhkan pengawasan ketat dan partisipatif dari semua pihak. (*)