Gelar Apel Kendaraan Dinas

TALAUD, Nyiurtimes.com – Sekretariat Kabupaten Kepulauan Talaud menggelar apel kendaraan dinas operasional dan perorangan, di Halaman Kantor Bupati, Senin (26/2) kemarin.

Dari 845 kendaraan dinas roda dua, tiga dan roda empat yang menjadi aset Pemkab, baru 64 kendaraan dinas yang mengikutii apel. Sesuai jadwal, sepekan berjalan ini akan digelar apel yang sama di sejumlah SKPD.

Adapun apel tersebut dilaksanakan menindaklanjuti penyampaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar semua kendaraan dinas milik negara atau daerah harus terdokumentasi.

Plt Bupati Kepulauan Talaud Petrus Simon Tuange dalam sambutannya yang dibawakan Sekretaris Kabupaten Ir Adolf Binilang menyampaikan, kendaraan dinas merupakan sarana yang diberikan dan digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintah yang harus dijaga, dirawat dengan baik dan digunakan sesuai peruntukkannya, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Kendaraan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan bupati dan wakil bupati. Yang kedua kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran. Dan yang ketiga yaitu kendaraan dinas operasional yang disediakan untuk pelayaanan operasional khusus lapangan dan pelayanan umum,” ujarnya.

Untuk itu, kepada Kepala Dinas Badan selaku pengguna barang, kepala unit kerja selaku kuasa pengguna barang, pejabat penata usaha pengguna barang dan pengurus barang, wajib melakukan tugas pengamanan baik fisik maupun kelengkapan persuratan atau dokumen kepemilikan kendaraan bermotor baik itu STNK, BPKB dan pajak.

“Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu kabupaten yang banyak kendaraan dinasnya belum mengurus surat-surat perpanjangan STNK maupun administrasi lainnya. Ini berdasarkan data dan informasi dari provinsi. Dan kiranya ini menjadi perhatian bersama untuk diurus. Terkait pemeriksaan kendaraan dinas, tidak hanya dikantor – kantor, BPK juga akan turun dan menuju ke lokasi dimana kendaraan itu berada, baik yang terparkir di rumah maupun di lokasi lainnya,” jelas Binilang. (fik)