Gara-gara Ini Kepala Dinas Pertanian Dibuat Kelabakan Pansus LKPJ

Amurang, nyiurtimes.com–Kepala Dinas Pertanian Minse Frans Tilaar (Wangyu) diserang habis-habisan legislator. Kritikan pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017 itu seputar realisasi program yang dianggap semrawut. Mulai dari green house yang dinilai mubazir hingga penunjukkan kelompok pertanian yang disinyalir salah sasaran. Itu menyeruak dalam rapat pansus yang digelar, dua hari belakangan ini (Rabu dan Kamis) kemarin. Seperti yang diprotes oleh Politisi Hanura Billy Regar. Ia menyebut hampir semua program green house mubazir. Tak satupun yang bisa dimanfaatkan publik.

“Ini harus dijelaskan kepada kita utamanya publik. Apa sih manfaat dari green house. Kok sampai sekarang nyaris tak punya manfaat apa-apa, ” tandas Regar.

Padahal dalam hitungannya puluhan titik green house yang disebar di beberapa kecamatan itu menguras anggaran sekira Rp 10 miliar. Itu sebab secara singkat Regar menyarankan instansi terkait untuk berbanah mengevaluasi secara objektif untuk apa menghabiskan anggaran miliaran tapi dampkanya kemudian nol besar.

“Kedepan kalau boleh di stop dulu program green house. Lebih baik dianggarkan untuk sarana penunjang. Supaya green house yang sudah ada bisa digunakkan dan bermanfaat bagi masyarakar, ” harapnya.

Begitupun ditegaskan politisi lainnya Andris Rumondor. Legislator partai besutan SBY itu, malah membeber ketidak beresan program green house. Di mana dari total anggaran Rp10 miliar itu ternyata yang digunakan hanya Rp4 miliar. Karena banyak paket pengerjaan green house yang tidak beres.
“Ini harus dijelaskan kenapa bisa begitu. Lalu apakah sudah dikenakan pinalti bagi pihak ketiga yang menangani proyek tersebut atau tidak, ” tanya Rumondor.
Walau nampak sedikit kelabakan secara gantle Kepala Dinas Pertanian merespon beragam pertanyaan yang dilontarkan pansus LKPJ dengan nada meredah.

Mengenia green house ia menjelaskan memang proyek tersebut masih sebatas membangun fisiknya. Jadi kalau ditanya mengenai manfaat harus diakui belum ada. Karena memang untuk isi dan sarana lainnya bedah lagi paket pengerjannya.
“Nah soal penggunaan anggaran baru 4 miliar itu memang benar. Karena itu dibayarkan bagi yang tuntas. Sementara sisanya tidak dibayarkan karena belum selesai. Sehingga kita pun sudah mengenakan denda terhadap mereka, ” jawab Tilaar. (*)