Gara-gara Gaji THL ‘Anunya’ Ortal Diprotes Legislator

Amurang, Nyiurtimes.com–Sekretaris Komisi I DPRD Minsel Frini Simbar memprotes keras kebijakan pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas (THL) yang diterapkan bidang organisasi dan tatalaksana sekretariat daerah pemkab Minsel.
Ia meminta Ortal harus bersikap adil, dan jangan pilih kasih. Apalagi kebijakan pembayaran upah para tenaga kontrak itu menjadi polemik.
“Harusnya metode pembayaran upah THL didasarkan pada SK Bupati. Artinya kalau mereka diangkat terhitung Januari ya bayar sejak Januari. Bukan dibedah-bedahkan,” Tegas Simbar. Menurutnya jistru hal semacam itu menimbulkan kecemburuan sosial yang bisa berujung saling curiga di kalangan THL. Seolah-olah ada yang diistimewahkan sementara yang lain tidak. Olehnya itu, politisi PAN itu menganjurkan supaya kebijakan tersebut ditinjau kembali.
“Sebaik diberlakukan sama. Jangan ada yang dibayar Januari. Ada yang Maret. Itu kan tidak adil. Lalu upah mereka selama dua bulan di mana. Padahal SK mereka sama, ” harap Simnar.
Begitupun ditegaskan Wakil Ketua DPRD Frangky Lelengboto. Ia merespon akan segerah menelusuri asal muasal kebijakan Ortal.
“Kalau benar justru ini merugikan para THL. Nanti akan dicek,” kata Frato begitu ia disapa.
Akan hal itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Marthin Tarigan pun sejalan dengan pernyataan Legislator. Katanya kalau dilihat dari aspek kepegawaain semua legalitas pengangkatan tenaga kontrak itu didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati.
“Memang di sana tidak dijelaskan pembayaran gaji. Cuma memang pengangkatan THL itu dihitung awal tahun. Sejak Januari, ” komentar Tarigan.
Walau begitu, mengenai dasar pembayaran upah kata dia menggunakan acuan daftar hadir.
Sebelumnya diberitakan Ortal Sekretariat pemkab Minsel pilih kasih. Di mana, mereka menerapkan bayaran gaji secara berbedah. Dari 10 bagian yang ada dibawah sekretariat daerah 4 bagiannya dibayar sejak Januari. Sementara sisanya dihitung Maret kemarin. (Viktor)