FPSL 2019, Anggota DPRD Bitung Ini Sebut Dispar Dan Panitia Tidak Siap

Nyiurtimes.com, BITUNG – Salah Satu Anggota DPRD Kota Bitung dari Fraksi PDI Perjuangan yakni Rafika Rifka Papente, S.Sos mengatakan bahwa Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Bitung dan Panitia tidak siap dalam menyelenggarakan Festival Pesona Selat Lembeh 2019. Senin (28/10/2019)

Hal ini disampaikan Rafika saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 2 DPRD Bitung, Dispar dan Panitia FPSL 2019 yang dilaksanakan di ruang komisi 2.

Pernyataan ini didasarkan ketika Panitia FPSL membatalkan tarian Maengket secara kolosal saat pembukaan FPSL 2019 dan minimnya nilai budaya saat penyelenggaraan FPSL.

Baca juga

Tarian Maengket Batal Tampil Saat FPSL, Komisi 2 DPRD Bitung Gelar RDP

Batal tampilnya Tari Maengket ini sendiri saat pembukaan FPSL menyisahkan kekecewaan besar bagi para orang tua peserta.

“Bagi saya, Panitia dan Dispar sangat tidak siap menyelenggarakan kegiatan ini. Nilai adat budaya, sangat kosong waktu itu,” ujar Rafika

Menurutnya, untuk kemajuan Pariwisata haruslah menonjolkan nilai Adat dan Budaya. “Kenapa di Bali itu Pariwisatanya sangat maju..? Salah satunya karena mereka menampilkan Adat dan Budaya disana. Nilai pertamanya adalah Adat dan Budaya. Ini hanya kritik, bukan untuk menjatuhkan. Saya memahami benar apa yang disampaikan oleh pihak penyelenggara ketika sangat tidak memungkinkan untuk ditampilkan (Tari Maengket, red),” tutur Rafika

Dirinya berharap kejadian ini menjadi perhatian semua, untuk memperhatikan hal seperti ini kedepannya.

Sementara itu, rekan anggota komisi 2 lainnya yaitu Geraldi Mantiri yang juga merupakan kader PDI Perjuangan memberikan masukan kepada Dispar kota Bitung. “Dinas Pariwisata harus membuat Blue Print, karena itu merupakan SOP untuk sebuah penyelenggaraan kegiatan,” katanya

Adapun hasil dalam RDP ini sendiri berupa rekomendasi dari Komisi 2 DPRD Kota Bitung ialah : 1. Dispar dapat mengevaluasi FPSL 2019, agar FPSL 2020 dapat lebih baik
2. Pemkot dapat melalukan permintaan maaf. Agar tidak terkesan pemerintah lepas tangan
3. Pemerintah Kota lebih memperhatikan lagi untuk memakai EO kedepan.
(REFLY)