Dinkes Menyurat, Kumtua Meradang : Mengaku Nyerah Urus Dokumen UHC

Amurang,Nyiurtimes.com–Program jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) hasil kerjasama pemkab Minsel dan BPJS terancam mubazir. Sinyalemen itu, diendus sejumlah hukum tua. Pasalnya batas waktu pemasukkan dokumen calon penerima jaminan kesehatan yang di tata Rp 18 miliar di APBD Minsel 2018 itu, dinilai terlalu singkat. Sehingga selaku pemerintah desa mengalami kesulitan memenuhi proses administrasi.

Seperti yang diungkapkan Hukum Tua Pakuure Tiga Jerry Bokau. Dalam postingannya di facebook Ia mengaku tak sanggup memenuhi verifikasi data yang diminta dinas kesehatan.

“Maaf dinas kesehatan, kami selaku pemerintah desa tak sanggup. Apalagi waktu yang diberikan sangat singkat,” ungkap Bokau.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Minsel itu, menyayangkan program sebagus itu, tapi sayang terancam mubazir lantaran tak memiliki perencanaan matang.

“harusnya data seperti ini dari pihak BPJS sudah lebih dulu mengirim data ke desa. Agar supaya sasaran kami utk naik turun rumah jelas,” saran Bokau. Sebab menurutnya Kalau dokumen pengantar sudah lebih dulu didistribusikan ke desa, maka tugas pemerintah, hanya akan menyesuaikan pada yg belum terdaftar sebagai peserta untuk didaftarkan.

Kekuatiran senadah juga dilontarkan Hukum Tua Kilo Meter Tiga Herman Ulaan. Malah ia secara tegas meniali batas waktu yang diberikan dinas kesehatan tidak masuk akal. Ada kesan pihak Dinkes tak punya agenda kerja yang terencana. Tiba saat tiba akal.

“Bagaimana mau sukses. Dokumennya saja baru diterima kemari sore (Rabu,17/1). Lalu disuruh masukkan hari ini. Ini namanya kurang kerjaan,” sorot Ulaan.

Sementara itu, Sekretaris Dinkes Minsel Frely Turangan menjelaskan batasan waktu yang diberikan tersebut berdasarkan permintaan BPJS. Apalagi menurutnya anggaran yang ditata di APBD itu tercover untuk 12 bulan. Dimulai dari Januari ini. Itu sebab bukan ada unsur kesengajaan tapi memang begitu adanya. Iapun berharap para kumtua tak harus patah semangat. Gunakanlah para perangkat desa.

“Kan cuma dikroscek. Ada yang sudah tercover secara mandiri atau belum. Ada yang sudah meninggal atau masih hidup,” jawab Turangan. (*)