DINAMIKA POLITIK DALAM PILKADA 2018

Oleh: ​Johnny Alexander Suak

(Direktur Electoral Managament and Constitutional) Sulawesi Utara

Politik dalam Pemilu adalah memberi keadilan dan mencapai Kemakmuran untuk Rakyat bukan melanggengkan kekuasaan ” (Aristoteles)

Politik dalam pilkada 2018 sudah panas sebelum dimulai, panasnya bukan mengaliri menjadi tenaga elektrik untuk membangun konstruksi pemilu yg Luber Jurdil, berkualitas dan berintegritas tetapi diawali dengan koalisi perpol yg mengatur ritme kontestasi pemilihan untuk mengejar kekuasaan. 

Sejatinya Pemilu adalah sebagai sarana yg sah bagi warga negara untuk mengganti atau mempertahankan secara damai dan bermartabat kepada pemimpin untuk menjalankan pemerintahan. Artinya memberikan kesempatan kepada setiap warga negara terbaik untuk memimpin masyarakat dalam mewujudkan cita cita bersama. 

Tetapi kenyataan yg terjadi menjelang hari terakhir pendaftaran pasangan calon dalam Pilada 2018 bagaimana lugasnya partai politik menampilkan bahwa Pilkada adalah sebagai sarana “pertandingan” untuk merebut atau melanggengkan kekuasaan dengan segala upaya termasuk terindikasi adanya Mahar Politik, Menjadi Ketua Umum untuk semua parpol yg mengusung Calon Tunggal dan Koalisasi Parpol yg tidak dapat dibedakan ideologi partai ataukah kepentingan perebutan kekuasan dan mengabaikan rasa keadilan para pemilihnya.

Ditambah adanya gejala semakin berkembang sikap apatis masyarakat terhadap pemilu, masih bersikukuhnya oknum penyelenggara Negara  ASN yg tidak Netral, politisasi birokrasi dan masih dicurigai oknum penyelenggara pemilu tidak netral dan diragukan integritasnya.

Panasnya Politik dalam Pilkada 2018 memberikan pemaknaan bagi sikap masyarakat dalam menghadapi pemilihan. Ada tiga golongan sikap  masyarakat dalam Pilkada yaitu;

1.  Tidak sadar Politik dan tidak paham pemilu – Sikap masyarakat ini cenderung mencari untung sementara dalam kegiatan pemilu.

2. Sadar Politik dan tidak paham pemilu – Sikap masyarakat ini punya semangat untuk mewujudkan pemilu yg demokratis tapi tindakannya sering kontraproduktif

3. Sadar Politik dan Paham Pemilu – Sikap masyarakat ini selalu giat dalam melakukan partisipasi masyarakat dalam pemilu  yang terdiri dari tiga bentuk yaitu partisipasi politik, partisipasi pemilih dan partisipasi pengawasan pemilu.

Tensi suhu panas tidaknya dalam pilkada 2018 akan sangat ditentukan dari implementasi tiga bentuk partisipasi masyarakat/warga negara dalam Pilkada.

Partisipasi politik yg aktor utamanya adalah partai politik harus mampu memberikan perannya untuk memberikan kader terbaiknya untuk dipilih masyarakat tanpa dihantui dengan takut kalah ataupun tidak berjalannya salah satu fungsi partai politik yaitu sarana rekrutmen pemimpin dan melakukan edukasi politik pada masyarakat.

Partisipasi pemilih  difokuskan pada peningkatan partisipasi pemilih merupakan satu kunci sukses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Selain peningkatan partisipasi pemilih, masyarakat pemilih juga harus memastikan pesta demokrasi itu tidak terjadi politik uang. Sehingga, kepala daerah terpilih yang amanah dipilih oleh rakyat tanpa ada politik uang.

Partisipasi pemilih juga kita  berharap adanya sanksi tegas jangan sampai ada para calon kampanye hitam apalagi isu SARA, kampanye berujar kebencian, harus adu konsep adu program adu gagasan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan untuk memastikan semua berjalan baik, maka perlu dilakukan sosialisasi apabila ada yang melakukan pelanggaran harus ditindak tegas. Mohon bantuan kita semua stakeholder pemilu semua elemen masyarakat mensosialisasikan pentingnya menggunakan hak pilih tanpa ada kampanye hitam tanpa ada politik uang.