Catat! PD Cita Waya Tak Boleh Urus Pasar dan Parkir! Legislator Yang Bilang   

Amurang,Nyiurtimes.com–Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minsel Frangky Lelengboto, menyoroti pemindahan kewenangan tata kelola pasar. Ia menilai ada yang salah dengan langkah pemerintah menyerahkan urusan niaga pasar dari Disperindag berpindah tangan ke Perusahaan Daerah (PD).

Apalagi itu dilakukan pada Oktober 2017 silam. Politisi Gerindra ini beralasan dalam agenda APBD 2017 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari pasar itu sepenuhnya dibebankan pada Disperindag. Itu sebab Frato begitu, legislator dapil Amurang raya itu disapa, menyarankan Pemkab segera membuat Peraturan daerah (Perda) pembentukan PD Pasar. Ini sejalan dengan mekanisme regulasi pembentukan badan usahan daerah. Artinya meski punya kemiripan dalam urusan menggali potensi daerah, tapi penempatan PD Pasar di bawah PD Cita Waya adalah sebuah kekeliruan. Mutlak berdiri sendiri, dan tak boleh digabungkan. Apalagi PD Cita Waya dibentuk dengan Perda dan spesifikasi usahanya tidak mencantumkan pengelolaan pasar.

Hal ini juga terlihat pada pembentukan PDAM yang menggunakan Perda sendiri. Bila dipaksakan untuk terus beroperasi, setiap pungutan yang ditarik oleh PD Pasar dapat dikategorikan pungutan liar (Pungli). “Agar tidak ada hambatan dalam menjalankan tugas, PD Pasar sudah seharusnya dilindungi dengan Perda. Dia tidak dapat disatukan dengan Perda pembentukan PD Cita Waya. Hal ini disebabkan memang tidak masuk pada jenis usahanya. Apalagi pada akhir tahun lalu mereka sama sekali tidak memiliki dasar hukum kuat dan bisa dijerat Pungli. Jadi pertanyaan hasil dari pungutan dimasukkan kemana, sedangkan penghasilan dari PD Cita Waya tidak ada nomenklaturnya. Jadi sekali lagi harus segera dibuatkan Perda pembentukan,” ungkap Frato. Selain, soal pasar.

Dia juga mengkritisi hal yang sama ke pengelolaan parkir yang sebelumnya menjadi tugas Dinas Perhubungan. Apalagi dari informasi yang diperoleh, pengelolaan parkir diserahkan ke pihak ketiga bukannya ditangani sendiri oleh PD Cita Waya. Sehingga sudah seharusnya dibuatkan landasan hukum, agar tidak bersentuhan dengan hukum.

“Ini penting agar harapan mencapai PAD secara maksimal dapat terpenuhi dan tidak ada ganjalan hukum. Kami dari legislatif pasti siap bekerjasama, apalagi untuk kemajuan daerah. Saran saya juga agar pengelolaan parkir dikerjakan sendiri oleh PD. Kalau diserahkan ke pihak ketiga, lebih baik dikembalikan ke Dinas Perhubungan,”ucapnya. Hal senadah juga dilontarkan koleganya Robby Sangkoy. Politisi Golkar itu juga memiliki buah pikiran yang sama.

Menurutnya PD Cita Waya tidak dapat membawahi PD baru, sesuai Perda. Kalaupun ada usaha baru yang akan digarap dan di luar area garapan PD Cita Waya maka harus dibentuk PD baru yang terpisah. “Apa yang disarankan oleh Wakil Ketua DPRD sudah sangat tepat. Sebab legalitas suatu lembaga sangat penting, apalagi ini berkaitan dengan pemerintahan. Tidak bisa sembarang, selain itu pengelolaanya juga harus orang yang berbeda. Kalau dikelola profesional dan miliki dasar hukum tepat, PD dapat memberikan kontribusi PAD yang besar,”jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Minsel AKBP Arya Perdana, dalam sebuah wawancara mengaku ada kasus pungli yang sudah dikantongi pihak polres tapi sampai saat ini belum juga ditindaklajuti. “Sudah banyak yang kita tuntasin. Tapi ada juga beberapa kasus yang masih sementara berproses. Salah satunya soal dugaan pungli,” kata Perdana, sesaat memimpin apel perdana pamitan kepada jajarannya sebelum mengahiri masa jabatan sebagai Kapolres Minsel, Selasa lalu. Lalu lantas apakah peryataan pungli yang dilontarkan Kapolres itu adalah dugaan pungli di PD Pasar? Wallahu A’lam! (*)

Iklan
Iklan Bank Sulutgo 2