CALON TUNGGAL BISA DI DISKUALIFIKASI

‚ÄčOleh: Nasrullah (Ketua E-MC Pusat)

Ketika penyelenggaraan pilkada di tahun 2015 terdpt 4 daerah yang memiliki calon tunggal, dan 2017 terdapat 9 daerah calon tunggal, maka potensi calon tunggal pada pilkada-pilkada berikutnya pasti akan meningkat.

Sikap oppurtunis-pragmatis transaksional adalah penyebabnya. Pada pilkada-pilkada sebelumnya terdapat upaya untuk mengikis praktek tersebut. Namun saat ini semakin terang benderang membiarkan praktek perilaku menyimpang tersebut hidup bebas.

Belum tuntasnya membenahi kualitas pemilu/pilkada yang masih jauh, fenomena hadirnya calon tunggal justru semakin menjauhkan kadar kualitas pilkada. Syahwat politik yg berlebihan “memborong partai” memberi sinyal negatif betapa rendahnya martabat penyelenggaraan pilkada yang didalamnya terdapat aktor-aktor pemilu yaitu; partai politik/peserta pemilu, penyelenggara dan pemilih.

Dalam pencalonan, proses normatif saja diduga menggunakan mahar politik, apalagi calon tunggal yg memborong partai. 

Penyebab terjadinya calon tunggal antara lain: 1) syahwat politik yang terlampau berlebihan, sehingga mendorong yang bersangkutan memborong partai dan tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk memenuhi syarat minimal proses pencalonan 20% kursi atau 25% suara; 2) salah satu kandidat dianggap sangat kuat. Sehingga penantang merasa buang-buang uang saja. Hal ini sempat terjadi di tasikmalaya; dan 3) gugur atau tidak memenuhi syarat setelah melalui proses penelitian di KPU.

Terhadap penyebab angka 1 diatas, sangat kuat dugaan potensi praktek mahar politik. Bahkan dapat dipastikan praktek mahar tersebut digunakan. Demikian halnya angka-angka diatas, berpotensi penggunaan mahar politik. Meski didukung  pigur kandidat yang kuat, masih saja terdapat parpol atau kandidat yang menawarkan untuk menggunakan syarat mahar tersebut.

Menutup kesempatan bagi orang lain untuk berkompetisi dalam ajang kontestasi politik dengan cara memborong partai politik dengan menggunakan mahar politik, adalah perilaku hiper-kekuasaan yang menyimpang dari hukum dan moralitas-etik pemilu. Prinsip integritas pemilu adalah syarat mutlak yang wajib dipegang dan dijalankan oleh para aktor pemilu.

Sampai tulisan ini dibuat, informasi sementara terdapat 13 daerah yang memiliki calon tunggal. Ini berarti terdapat peningkatan dari setiap event pilkada digelar. 

Dengan demikian, keberadaan calon tunggal dapat dipastikan sangat merusak kualitas demokrasi yang tidak hanya aspek kompetisi yang melawan kotak kosong, namun juga hadirnya praktek pragmatis transaksional dan menyimpang terseb. Dan kualitas pilkada mengalami kemunduran.

Praktek tersebut bisa saja diantisipasi dengan cara lebih mendalami sikap borong partai oleh salah satu kandidat. 

Punishment, terhadap pelaku borong partai yang menggunakan mahar politik dapat ditindak berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas uu no. 1 tahun 2015 tentang pilkada. 

Menurut uu no. 8 tahun 2015 tersebut,  penegakan pelaku mahar politik melalui proses peradilan. Atas dasar putusan peradilan yang dipakai untuk mendiskualifikasi pasangan calon, pasangan calon terpilih bahkan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/walikota. 

Problemnya, bagaimana cara membuktikan mahar politik tersebut. Pengakuan La Nyalla terhdp mahar politik yang dilakukan oleh salah satu partai politik, sebenarnya dapat saja dielaborasi lebih dalam. Atau terdapat La Nyalla-La Nyalla lain yang pernah dimintai dan tidak mampu membayar karena terlampau tinggi bayarannya, sehingga bergeser ke calon lain dan berdampak calon tunggal. Pengakuan para bakal pasangan calon, setidaknya dapat membantu di awal proses hukum untuk menguak mahar politik itu tadi.

Sebenarnya pengakuan org yang melakukan praktek mahar politik sangat dibutuhkan, tetapi mustahil orang akan menggali kuburan buat dirinya sendiri. Pengecualiannya jika orang yang sudah patah arang karena tidak terpilih dan telah menggelontorkan uang yang begitu banyak, berkehandak buka suara dan menjadi saksi. 

Menurut pasal 47 UU No. 8 Tahun 2015, dalam posisi sebagai kepala daerah menjabat sekalipun dapat dibatalkan.

Alternatif lain yang dapat ditempuh adalah hadirnya niat baik untuk melakukan penegakan hukum, yang mampu direspon oleh Bawaslu. Kegelisahan terhadap efek kondisi maraknya calon tunggal, sebaiknya menjadi skala prioritas untuk menjaga integritas pemilu. Sebagai institusi yang diberi amanat untuk melakukan pengawasan, wajib menghadirkan suasana baru, kreatif dan responsif terhadap penegakan hukum dan moralitas-etika pemilu.

Bawaslu dapat saja merancang dan mengeksekusi langsung berupa kerjasama dengan mengajak KPK dan PPATK serta kepolisian untuk melakukan investigasi pembuktian praktek mahar politik terhadap calon tunggal di 13 daerah tersebut.

Apabila ternyata dugaan tersebut menguatkan bukti-bukti, mk bawaslu dapat saja merekomendasikan untuk mengambil langkah hukum melalui lembaga peradilan. Bukankah sesungguhnya Bawaslu bisa jadi penyelidik/penyidik dan penuntut dalam tim sentragakumdu?

Oleh sebab itu, Bawaslu harus berani mengambil sikap untuk segera menyudahi praktek-praktek yang membodohi rakyat dan merusak tatanan pemilu dan demokrasi. Sudah saatnya kenakalan calon tunggal yang memonopoli partai dengan prilaku mahar politik di diskualifikasi. (**)