BPK Buat Perangkat Daerah Pusing : Bisa Jadi Cuma WDP

Amurang, nyiurtimes.com--Harapan menjemput prestasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan catatan manis Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedua kalinya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemui jalan terjal. Dua pekan terahir ini para penrangkat daerah dibuat pusing.

Harus memberi klarifikasi atas temuan yang dipotret BPK atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pengelolaan anggaran tahun lalu. Informasi didapat, perusahaan daerah (PD) menjadi penyumbang temuan terbanyak hingga Rp 19 miliar, dikuti sejumlah perangkat daerah lainnya. Menariknya, berbagai temuan terbilang rumit diklarifikasi.

Begitupun dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) pun ikut terseret dalam pusaran sejumlah temuan. Sebagaimana pengakuan Kepala Badan Keuangan dan Diklat Daerah (BKDD) Ferdinand Tiwa.

Secara gantle dirinya tak menampik perangkat daerah yang dia pimpin merupakan salah satu potensi kena TGR besar. Hanya, dia membantah menjadi salah satu yang paling besar. Perihal diklat yang dilakukan di luar negeri.

“Harusnya tidak boleh lagi. Kalau diklat ke luar negeri sudah harus pakai dana pribadi. Itu yang sementara kita klarifikasi,” bebernya.

Direktur PD Jotje Tuerah sendiri sepertinya membantah keras mengenai adanya temuan BPK di institusi yang dipimpinnya mencapai Rp 19 miliar. Walau begitu ia memberi penjelasan ada item temuan dikarenakan keberadaan aset yang punya metode perhitungan berbeda antara pihaknya dan BPK. Kata dia, audit internal tidak pernah dilakukan akibat keterbatasan anggaran. Hal itu menyulitkan dirinya dalam membuat laporan.

“Tapi sudah sementara kita klarifikasi. Sudah beberapa kali dipanggil ke kantornya di Manado, jadi tinggal menunggu hasilnya bagaimana,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Denny Kaawoan turut mengakui adanya koreksi BPK terhadap mereka. Bahkan dikabarkan, Instansi yang dia pimpin juga merupakan salah satu yang terbesar.

“Kita sementara upayakan. Kita optimis karena sudah berapa tahun begini. Hanya administrasi yang belum match saja,” tutur dia.

Secara keseluruhan, lanjut dia, masalah di beberapa dinas terjadi terhadap pembayaran gaji beberapa pejabat yang sudah dipecat karena tersandung masalah hukum.

“Aturannya ternyata berlaku surut. Tapi konsolidasi terus kita lakukan. Makanya fokus beberapa waktu ini di situ,” ujar dia.
Bupati Christiany Eugenia Paruntu pun mengaku tetap optimis opini WTP bisa diraih kembali. Ia menjamin anak-anak buahnya bakal kooperatif dalam masa tanggapan ini.

“Hasil pemeriksaan bakal menjadi bahan evaluasi saya dan Pak Wabup jadi kita sudah perintahkan mereka agar fokus. Kalau tidak pasti ada evaluasi bagi pejabat yang tidak melakukan sesuai yang diperintahkan,” tukasnya. (viktor)