Batenang! Dinas PU Masih Akomodir Penunjukkan Langsung (PL)

Amurang, nyiurtimes.com—Kekuatiran para kontraktor mengenai kebijakan tidak menggunakan sistem penunjukkan langsung (PL) dalam proses pengadaan barang dan jasa sirna sudah. Pasalnya, melalui hearing yang digelar DPRD dan Dinas Pekerjaan Umum rencana tersebut dimentahkan legislator karena dianggap tak punya dasar dan cenderung deskriminasi.

Itu diungkapkan Ketua Komisi II Steven Lumowa. Politisi PDIP itu menegaskan wacana yang hendak diterapkan Dinas PU praktis tidak punya alasan hukum jelas. Bukan soal bisa atau tidak. Sebab menggunakan sistem apapun bukan soal. Katanya toh kalau kita kembali melihat aturan justru jelas. Baik di perpres 54 tahun 2010 maupun perpres 16 tahun 2018. Ada batasan yang diatur dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi tidak semua harus melalui proses tender.

“Nah kita sudah tegaskan hal itu. Sehingga PU dihadapkan kembali menganalisis kebijakan tersebut. Mudah-mudahan dianulir, ” katanya.

Kepala Dinas PU Minsel Rudy Tumiwa justru dalam rapat pansus LKPJ kemarin menegaskan proses PL tetap ada. Hanya saja katanya setelah tender dilakukan barulah kemudian PL menyusul.
“Nah mengenai tender sudah beproses. Kita tunggu saja, ” jawab Tumiwa. (*)