Badan Kehormatan! Ayo Usut Legislator Nyambi Proyek

Amurang,Nyiurtimes.com–Bau busuk aksi dugaan nyambi proyek legislator Minsel jadi buah bibir akhir-akhir ini. Warga Minsel terpancing kemarahan atas kelakuan sejumlah oknum wakil rakyat yang disebut-sebut kerap menyalahgunakan jabatannya.

Sebagai publik wajar kecewa. Pasalnya modus yang dilakukan untuk melancarkan aksi gagah-gagahan itu sederhana. Tapi tersistematis secara utuh. Seperti yang diungkapkan beberapa sumber resmi dalam investigasi beberapa waktu belakangan. Secara gamblang sumber dimaksud membocorkan para legislator melakukan loby dengan sejumlah Perangkat Daerah. Khususnya yang punya anggaran proyek fisik. Lalu untuk mengelabui publik, mereka sengaja menempatkan kerabat terdekat untuk melaksanakan proyek.

“Selain itu, ada juga yang memuluskan dengan menggunakan anggaran aspirasi di dapilnya masing-masing. Alih-alih anggaran aspirasi tersebut merupakan hasil perjuangan mereka maka mutlak harus mereka yang kerjakan. Tapi sekali lagi menggunakan tangan orang lain. Nanti feenya di bagi,” ungkap sumber.

Kondisi semacam itu, menurutnya semakin diperparah dengan kenyataan bahwa, bukan saja anggota legislator. Tapi ternyata ada oknum pimpinan alat kelengkapan dewan yang rupanya kerap mengintervensi perangkat daerah untuk mendapatkan proyek.

“Nah kita sudah mengantongi nama anggota yang nyambi proyek. Oleh karena itu kita akan melakukan koordinasi dengan beberapa LSM anti korupsi untuk diadukan kepada Kejaksaan,” tegasnya.

Hal ini juga sebelumnya sudah diendus Ketua Umum Pelopor Angkatan Mudah Indonesia Perjuangan (PAMI-P) Noldy Pratasis. Itu sebab ia mengingatkan para legislator untuk tahu diri. Apalagi menurutnya aspek aturan melarang anggota dewan untuk nyambi proyek atau melakukan usaha lain yang didanai oleh anggaran negara.

“Mereka itukan disumpah tidak boleh menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya yakni nyambi proyek,” bebernya.

Aktivis Anti Korupsi ini pun mengaku kesal dengan kelakuan oknum legislator yang diduga nyambi proyek dari anggaran pemerintah.

Padahal, Undang-Undang secara jelas melarang pejabat negara termasuk anggota DPRD nyambi proyek.

“BK harus bertindak segera dengan memproses Dewan yang terlibat karena itu melanggar UU. Bukan cuma itu saja, pemerintah melalui PPnya sudah menaikan gaji DPRD kok masih kurang puas apa. Sampai-sampai harus melakukan cara-cara kurang etis begitu,” kesal Pratasis.

Menurutnya, perlunya ada tindakan positif dari BK agar citra lembaga DPRD di mata warga tidak tercoreng. Sebab, DPRD adalah representasi lembaga tempat mengadukan masalah yang dihadapi masyarakat, bukan sebaliknya menimbulkan masalah.

“Kami sangat menyayangkan kalau ini benar. Sebab, dewan yang diharapkan menjadi kontrol terhadap eksekutif justru dia bermain,” tutur dia.

Pengamat Hukum Unsrat Toar Palilingan ikut menyayangkan apabila dugaan semacam itu benar adanya. Menurutnya meski tidak secara spesifik aspek regulasi mengaturnya, tapi secara umum larangan aktivitas legislator diluar dari tiga fungsi dan kewenangan yang diatur di undang-undang tidak dibenarkan.

” harus diingat bahwa pekerjaan lain apapun yang juga dilakukan oleh anggota DPR/DPRD, tidak boleh ada hubungannya dengan wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR/DPRD,” sebutnya mengutip undang-undang nomor 17 2014 khususnya pasal 400.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Minsel Elvis Kodongan saat dimintai keterangan mengaku belum mendapatkan informasi mengeni dugaan tersebut.

“Sejauh ini belum ada laporan tuh. Kalau sudah ada pastilah kita tindaklanjuti,” jawab diplomatis Kodongan. (*)