ASN dan THL Minta Manalip Mundur

Manalip Diminta Mundur ///

Ratusan massa solidaritas ASN dan THL saat melakukan aksi damai di kantor Bupati, kemarin.

TALAUD–  Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN)  dan Tenaga Harian Lepas (THL)  yang tergabung dalam Aksi Solidaritas ASN dan THL kembali menggelar aksi damai, di kantor Bupati, Senin (23/7) kemarin.

Berdasarkan pantauan, massa bergerak dari Pendopo rumah dinas bupati pada pukul 10.15 wita menuju kantor bupati. Disana massa menyampaikan berbagai aspirasi terkait dengan mutasi besar-besaran yang dilakukan Bupati Sri Wahyumi Manalip, Kamis (19/7) pekan lalu.

Bupati Manalip saat menerima aspirasi

Aren Karundeng dalam orasinya menyampaikan beberapa hal diantaranya, Bupati Manalip telah melanggar Undang-undang nomor 10 tahun 2016. “Bupati telah melanggar UU nomor 10 tahun 2016. Ketika Petahana menjadi calon dan bertarung dalam Pilkada, maka Petahana dilarang melakukan mutasi pejabat enam bulan sebelum penetapan dan sampai akhir masa bakti, kecuali ada ijin dari menteri dalam negeri. Manalip kami minta mundur dari Bupati ,” ujar Karundeng.

Oni Maliatja, salah satu ASN yang juga terlibat dalam aksi damai tersebut menyampaikan bahwa, perkataan Bupati Manalip terkait ada stagnasi di pemerintahan Kabupaten Talaud tidak benar. Yang ada adalah arogansi Bupati Manalip. “Selama tujuh hari melakukan perjalanan dinas luar daerah, Manalip menahan penyerapan anggaran. Tidak mengizinkan adanya pencairan. Tidak benar jika dikatakan ada stagnasi di pemerintahan. Semua pejabat bahkan seluruh ASN masuk kantor dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya., ” katanya.

Mengenainya, Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip saat menerima aspirasi dari massa kembali menegaskan, pelantikan yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang. “Saya tegaskan kembali bahwa pelantikan tersebut sah. Sebagai pimpinan daerah, sesuai dengan amanat undang-undang pemerintahan daerah jika dalam keadaan stagnan saya harus melakukan diskresi. Jelas, pelantikan kemarin dilaksanakan sah sesuai dengan amanat undang-undang, sah sesuai ketentuan. Kalau pun tidak menerima silakan ada ranah hukum yang kalian proses,” ujar Manalip.

Dikatakannya, dasar undang-undang pelantikan tersebut jelas. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang sistem pemerintahan administrasi daerah. “Jelas bahwa setelah pelaksanaan Pilkada kantor-kantor banyak yang kosong, kepala badan/dinas tidak menjalankan tugas seperti biasa. Kesimpulannya saya harus ambil sikap. Ketika pemerintahan tidak jalan maka harus ada diskresi yang saya lakukan,” katanya.

Dalam aksi damai tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Petrus Simon Tuange berdiri bersamaan menerima aspirasi yang dilakukan ASN dan THL.  Usai melakukan aksi demo di kantor Bupati,  Massa kemudian menuju kantor DPRD, disana mereka menyampaikan aspirasi yang sama, selanjutnya membubarkan diri dengan aman. (*)