12 Legislator Absen Paripurna : LPJ TA 2017 Dibuat Perkada

TALAUD– 12 Anggota Dewan Kabupaten Kepulauan Talaud tidak menghadiri rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2017, yang berlangsung di Gedung Sidang DPRD, Selasa (7/8) kemarin.

Ketua DPRD Talaud Max Lua menyampaikan, Paripurna yang didalamnya membahas dan menetapkan rancangan peraturan daerah harus memenuhi quorum 2/3 lalu mengambil keputusan setengah tambah satu. “Kita sudah ikuti tata terbit. Setelah tidak quorum pertama, diskors selama dua kali paling lama satu jam. Setelah itu diskors lagi, paling lama tiga hari sesuai kesepakatan badan musyawarah.

Kejadian hari ini sebetulnya tidak perlu terjadi kalau teman-teman anggota DPR melaksanakan kewajibannya. Kewajiban DPRD menilai adalah menilai pekerjaan kepala daerah,” ujarnya.

Ia sangat menyayangkan ketidakhadiran teman-teman DPR lainnya tanpa penyampaikan informasi klarifikasi. ” Ada ruang dalam UU untuk Perkada ketika gagal melakukan penetapan ranperda. Kenapa ada ruang Perkada karena menjaga kondisi seperti ini. Dokumen perkada sama dengan perda. Dokumennya sama dengan apa yang telah diperiksa BPK. Jadi semestinya kalau diterima tidak ada ruang bagi DPR untuk melakukan pembahasan lebih. Karena berdasarkan penilaian BPK dinyatakan wajar tanpa pengecualian,” katanya.

Ketika ditanya apakah ada sanksi bagi anggota DPRD yang tidak hadir. Kata Lua, itu ranah Badan Kehormatan DPRD untuk melakukan penelitian. ” Itu ranah badan kehormatan,” ucap Kader Partai Golkar tersebut.

Mengenainya, Wakil Ketua DPRD Talaud Jakop Mangole menerangkan alasan ketidakhadiran. ” Saya tidak menghadiri paripurna tersebut dengan alasan pelaksanaan rapat paripurna penyampaian LPJ pada Agustus sudah melewati batas waktu persetujuan bersama ranperda LPJ sebagaimana diatur dalam UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu Ranperda LPJ wajib disetujui selambat-lambatnya tujuh bulan sebelum APBD tahun berjalan berakhir,” ungkapnya. (Vik)